Bahkan bukan kali ini saja Widhy dikritik karena tidak hadir di tempat dan waktu yang penting. Bupati Ciamis, Herdiat Sunarya, sebelumnya juga sempat menyindir keras kebiasaan Widhy yang kerap membolos dari undangan resmi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis yang membahas persoalan pendidikan.
“Sangat disayangkan, di saat ada permasalahan besar di wilayah kerjanya sendiri yang membutuhkan penanganan serius dan kehadiran pemimpin, justru dia memilih agenda lain. Ini menunjukkan prioritas yang salah dan ketidakpedulian terhadap keresahan yang terjadi di akar rumput, termasuk suara kritis mahasiswa,” komentar dari massa aksi.
Pola absensi ini, ditambah dengan mandeknya proyek vital seperti SMKN 1 Cijeungjing dan sindiran langsung dari Bupati, semakin menguatkan citra kepemimpinan yang tidak efektif dan menjauh dari akuntabilitas.
Baca Juga:Rudy Susmanto Targetkan Masjid Raya Kabupaten Bogor Selesai pada Pertengahan DesemberSetiap Hari Menghirup Debu, Warga Dukung Dedi Mulyadi Tutup 13 Tambang Ilegal di KBB
Ketidakhadiran Kepala KCD saat demo berlangsung bukan sekadar ketidaksempatan, tapi simbol dari pola kerja yang defensif dan tidak responsif.
Kinerja KCD XIII di bawah Widhy Kurniatun telah menimbulkan krisis kepercayaan. Proyek mangkrak, pengawasan lemah, dan absensi di saat kritis adalah bukti nyata kegagalan fungsi.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat dituntut untuk tidak menutup mata. Evaluasi menyeluruh, transparansi kinerja, dan kemungkinan pergantian kepemimpinan di KCD XIII Ciamis bukan lagi tuntutan mahasiswa semata, melainkan kebutuhan mendesak untuk menyelamatkan mutu pendidikan dan masa depan pelajar di Ciamis, Banjar, dan Pangandaran.
“Pendidikan terabaikan, sementara yang bertanggung jawab justru menghilang saat suara rakyat memanggil,” tegas Romy Aji. (CEP)