JABAR EKSPRES – Janji presiden dan wakil presiden untuk membuka 19 juta lapangan kerja menjadi salah satu narasi paling kuat selama masa kampanye. Janji ini berkali-kali disampaikan, diklaim realistis, dan dikemas seolah-olah dapat dijalankan tanpa banyak hambatan. Namun, ketika pemerintahan baru mulai berjalan, kenyataan di lapangan justru jauh dari yang pernah dijanjikan.
Lapangan kerja tidak bertambah secara signifikan. Yang muncul justru gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), pertumbuhan ekonomi yang stagnan, serta ketergantungan pada proyek-proyek yang belum tentu tepat sasaran. Satu per satu, janji besar itu mulai menunjukkan kekosongannya, bukan karena masyarakat tidak sabar, tetapi karena sejak awal semuanya disampaikan tanpa kerangka nyata yang dapat diandalkan.
Kami akan membahas masalah mengenai janji 19 juta lapangan kerja yang hingga kini belum menunjukkan hasil yang jelas.
Baca Juga:5 Kamera Vlog Terbaik 2025 Kualitas Profesional, Harga TerjangkauPolemik Pernyataan Fadli Zon soal Pemerkosaan Massal Mei 1998 Adalah Palsu
Penipuan 19 Juta Lapangan Kerja
Sejak awal, janji membuka 19 juta lapangan kerja disampaikan dengan penuh percaya diri di berbagai panggung kampanye dan debat publik. Angka tersebut bukanlah angka kecil. Artinya, harus ada lebih dari 3 juta lapangan kerja baru setiap tahun, dan itu dari nol, di tengah kondisi ekonomi global yang masih labil dan pertumbuhan industri yang tidak signifikan. Namun saat itu, angka tersebut tetap dipasarkan ke publik sebagai program unggulan.
Tidak ada penjelasan yang mendetail, tidak ada pemetaan sektor, tidak ada peta jalan (road map). Hanya narasi besar yang terus diulang-ulang, seolah cukup dengan menyebut hilirisasi, green jobs, dan investasi asing, maka semuanya akan berjalan dengan sendirinya.
Namun setelah masa kampanye berakhir dan saat kerja nyata dimulai, target tersebut langsung dikoreksi. Pemerintah sendiri akhirnya mengakui bahwa target 19 juta terlalu besar. Target realistis, menurut mereka, adalah 8 juta lapangan kerja hingga 2029.
Itupun bukan berasal dari sistem ekonomi yang secara alami menyerap tenaga kerja, melainkan dari proyek-proyek yang masih dalam tahap pembangunan dan belum tentu dapat dijalankan secara optimal.
Janji yang awalnya diklaim sebagai kebijakan nasional jangka panjang tiba-tiba berubah menjadi angka fleksibel tanpa penjelasan yang layak. Masalah utamanya bukan hanya soal angka, melainkan soal integritas terhadap janji publik. Ini bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan kegagalan menyampaikan realitas sejak awal.