Untuk bapak Menteri yang terhormat, memang benar bahwa konon sejarah adalah milik sang pemenang. Pemenang selalu memegang pena, bukan untuk mencatat air mata, tetapi untuk menghapusnya. Mereka menulis ulang masa lalu dengan tinta yang tidak berbau darah. Mereka ingin menjadikan tragedi 1998 sebagai kebetulan, menjadikan kekerasan sebagai rumor, dan menggambarkan para korban sebagai siluet samar dalam lembaran sejarah negara.
Namun sejarah bukanlah panggung politik, dan korban bukanlah aksesoris narasi. Mereka nyata. Mereka pernah hidup. Dan hingga kini, mereka masih menunggu: bukan penyangkalan, tapi pengakuan.
Apa artinya mengangkat bendera budaya, jika ingatan pun hendak dibakar? Apa gunanya menjaga warisan bangsa, jika kebenaran tentang bangsa ini justru diseret ke meja editor, direvisi, diperhalus, demi “nama baik”? Entah, nama baik siapa yang sedang dibela.
Baca Juga:4 Langkah Cerdas Sebelum Kamu Putuskan Resign8 Bentuk Penyimpangan Umat Beragama di Indonesia yang Menjijikan
Kami tidak butuh sejarah versi pemerintah. Kami butuh sejarah versi kebenaran. Meski pahit. Meski penuh luka. Meski tak sesuai selera penguasa. Namun, tampaknya di negeri ini, sejarah tidak cukup menjadi catatan masa lalu. Ia harus sesuai dengan selera mereka yang duduk di kursi empuk kekuasaan. Sejarah tidak boleh terlalu getir, apalagi jika memalukan. Maka diupayakanlah “revisi sejarah nasional”, yang sejatinya hanyalah proses pemutihan luka kolektif. Padahal, luka itu tidak pernah benar-benar diobati oleh negara ini.
Karena itu, kami pun berhak bertanya: untuk apa sejarah dibersihkan? Untuk siapa narasi ini dirapikan? Bukankah bangsa yang dewasa adalah bangsa yang berani menatap masa lalunya, termasuk bab-bab tergelapnya?
Namun tampaknya, bagi sebagian pejabat, masa lalu hanya pantas dikenang jika bisa dijadikan alat legitimasi. Jika tidak, ia akan disangkal, dihapus, atau dilemahkan dengan frasa, “belum terbukti.”
Padahal dunia menyaksikan. Saat seorang Menteri Kebudayaan menyebut bahwa pemerkosaan massal Mei 1998 “belum terbukti”, media asing pun menoleh. Channel News Asia menuliskan artikel tentang pernyataan tersebut. Straits Times melaporkan tanggapannya. Asian News Network pun tak segan mengungkitnya kembali.
Betapa memalukan, saat kita sibuk menutupi luka sendiri, dunia justru mengingatkan bahwa luka itu belum sembuh, dan kini bahkan hendak disangkal.