JABAR EKSPRES – Pemerintah Jepang kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas kawasan Indo-Pasifik. Melalui skema bantuan pertahanan resmi, Jepang berencana memberikan bantuan peralatan militer canggih kepada delapan negara mitra strategisnya, termasuk Indonesia. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat kerja sama keamanan di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan, terutama akibat ekspansi militer China yang semakin agresif.
Informasi ini disampaikan oleh sumber dari pemerintah Jepang pada Jumat (20/6), yang menyebut bahwa bantuan ini akan disalurkan dalam tahun fiskal yang akan datang.
Adapun negara-negara yang menjadi penerima bantuan adalah Indonesia, Thailand, Tonga, Timor Leste, Malaysia, Papua Nugini, Filipina, dan Sri Lanka.
Baca Juga:Realme C71 NFC Resmi Meluncur: HP 1 Jutaan dengan Fitur Rasa Flagship!Bejat! Pria di Banjarmasin Diringkus Usai Diduga Rudapaksa Anak Tirinya
Bantuan ini diberikan melalui skema Official Security Assistance (OSA), atau bantuan keamanan resmi, yang merupakan inisiatif pemerintah Jepang untuk mendukung negara-negara berkembang dalam memperkuat sistem pertahanan mereka.
Skema ini diluncurkan pertama kali pada April 2023 sebagai bagian dari strategi Jepang dalam membangun kemitraan keamanan dengan negara-negara sehaluan.
Dalam program bantuan ini, Jepang mempertimbangkan untuk mengirimkan sejumlah peralatan militer canggih, seperti pesawat tanpa awak (drone) buatan Jepang. Drone ini dirancang untuk digunakan dalam berbagai misi, seperti patroli maritim, pengawasan wilayah udara, dan bantuan dalam penanganan bencana alam.
Dengan adanya teknologi ini, negara-negara penerima diharapkan memiliki kemampuan deteksi dan respons yang lebih cepat dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.
Tujuan utama dari program ini adalah menjaga keamanan jalur pelayaran di kawasan Indo-Pasifik, yang merupakan urat nadi perdagangan internasional. Jepang memandang kawasan ini sebagai wilayah strategis yang perlu dijaga bersama oleh negara-negara yang mengedepankan prinsip kebebasan navigasi dan supremasi hukum.
Peningkatan aktivitas militer China di wilayah Laut China Selatan dan sekitarnya menjadi salah satu alasan utama Jepang mengambil langkah ini.
Dalam dua tahun terakhir, beberapa negara telah lebih dahulu menerima bantuan melalui program OSA, termasuk Bangladesh, Djibouti, Fiji, Indonesia, Malaysia, Mongolia, dan Filipina. Salah satu bentuk bantuan yang paling menonjol adalah penyerahan kapal penyelamat dan perangkat pengawasan laut kepada Angkatan Laut Fiji pada Mei lalu.