JABAR EKSPRES – Sekda Jabar Herman Suryatman merespons sentilan ketidak hadirannya saat Rapat Paripurna di DPRD Jabar, Kamis (19/6). Menurutnya saat itu ia tengah mendapat tugas dari Gubernur Jabar Dedi Mulyadi ke Purwakarta.
Herman menuturkan, tugas ke Purwakarta itu untuk mendampingi kunjungan dari Menteri PMK lokasi bencana di Pasirmunjul.
“Jadi mohon maaf ketika tidak bisa hadir rapat paripurna karena waktu bersamaan dengan kegiatan di Purwakarta,” jelasnya dalam akun medsosnya.
Baca Juga:Usai Kongres SEMMI, Rizky Siap Jadi Garda Terdepan Kawal Amanah OrganisasiHEBOH! DPRD Jabar Ramai-ramai Kunker ke Bali, Tujuannya Bikin Geleng Kepala!
Herman melanjutkan, dalam bencana di Purwakarta itu setidaknya ada 249 jiwa terdampak dengan 83 KK dan 69 rumah. “Pak Menteri juga mendorong untuk akselerasi penanganan pasca bencana,” cetusnya.
Dalam kesempatan itu juga pihaknya juga langsung berkoordinasi dengan para pejabat terkait. Mulai dari Sekda Kabupaten hingga BPBD. Tujuanya untuk tindak lanjut penanganan bencana.
Lalu, Herman juga cukup percaya diri jika disinggung soal kinerjanya selama ini. “Silahkan saja di cek rekam jejak,” bebernya.
Menurut Herman, Gubernur Jabar juga mengarahkan agar kerja ASN Pemprov termasuk Sekda untuk tidak lemah tapi gerak cepat. Itu juga untuk mengimbangi kerja dari Gubernur Dedi Mulyadi yang cukup out of the box. Dan banyak terjun ke lapangan.
“Susah juga backupnya jika Sekda tidam ke lapangan juga. Itu untuk merumuskan kebijakan mulai identifikasi masalah hingga perumusan. Ini perlu ikut merasakan atmosforer di lapangan juga,” cetusnya.
Karena itulah ia juga minta maaf jika sering tidak ada di meja kerja di Gedung Sate. “Kami tegak lurus arahan Pak Gubernur,” ucapnya.
Sebelumnya, aksi saling sentil memang tengah terjadi di Rapat Paripurna, Kamis (19/6). Wakil Ketua DPRD Jabar M.Q. Iswara mempertanyakan keseriusan para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau kepala dinas dalam melaporkan kinerja. Karena banyak dari mereka yang mangkir dari Rapat Paripurna.
Baca Juga:Geruduk BPN Kota Bandung, Warga Sukahaji Tuntut ke Kantor PertanahanPerubahan Anggaran di Kota Bogor Dialokasikan untuk Kepentingan Masyarakat
Padahal Rapat Paripurna itu sangat penting. Sebab agendanya membahas tentang Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 2024 atau sering disebut Raperda tentang P2APBD.
Iswara sedikit geram dengan banyaknya kepala OPD yang tidak hadir. Begitu juga dengan perwakilan direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk Sekda Jabar Herman Suryatman yang ikut absen.