JABAR EKSPRES – Sebanyak 50 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) tetap melanjutkan rencana pengadaan perangkat tablet meskipun pemerintah pusat telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi belanja negara dan daerah.
Pengadaan yang dilakukan melalui skema katalog elektronik (E-Katalog) ini memiliki pagu anggaran mencapai Rp900 juta hingga Rp1 miliar. Artinya, setiap anggota DPRD bakal menerima perangkat tablet senilai rata-rata Rp20 juta per unit.
Ketua DPRD Bandung Barat Muhammad Mahdi membenarkan hal itu. Menurutnya, rencana pembelian fasilitas dewan itu telah direncanakan jauh sebelum dirinya menjabat menjadi anggota DPRD.
Baca Juga:Markas Damkar Kabupaten Bandung Diserang Ulat Bulu, 15 Petugas Alami Gatal-GatalPerda Sampah Plastik Segera Terbit, Pemkot Cimahi Perketat Pengelolaan Lingkungan
“Betul itu perencanaannya sudah lama di tahun 2024, sebelum saya jadi dewan. Nilainya Rp900 juta sampai Rp1 miliar. Sekarang masih tahap lelang,” kata Mahdi saat dikonfirmasi, Kamis (5/6/2025).
Mahdi menyebut, alasan utama pengadaan tablet adalah demi efisiensi dalam operasional kerja dewan, terutama untuk menggantikan penggandaan dokumen fisik.
Menurutnya, biaya fotokopi dokumen anggota dewan bisa mencapai Rp40 hingga Rp50 juta per tahun. Dengan tablet, Mahdi menilai pengeluaran tersebut bisa ditekan secara signifikan.
Namun demikian, langkah ini menuai sorotan publik, mengingat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 secara eksplisit mengamanatkan penghematan dan optimalisasi penggunaan anggaran untuk kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat.
Meski Mahdi menyebut spesifikasi tablet akan disesuaikan dengan kebutuhan kerja dewan, seperti memori besar dan chipset unggulan, namun publik mempertanyakan urgensi perangkat dengan harga hingga Rp17 juta per unit, di tengah seruan efisiensi nasional.
“Kita gak masalah merknya apa. Yang penting nilai gunanya. Misalnya punya memori besar untuk menyimpan data, serta chipset unggul agar tak lemot. Ya paling-paling harga Rp17 juta untuk satu unit,” tambahnya.
Sebagian warga juga menilai pengadaan ini lebih bersifat simbolik ketimbang substansial.
Baca Juga:PR Sekolah Dihapus, Siswa Jabar Diminta Gunakan Waktu di Rumah untuk Bantu OrtuDinkes Cimahi Pastikan Belum Ada Kasus Covid-19, Meski Waspada Subvarian Baru
“Kalau memang niat efisiensi, kenapa tidak gunakan perangkat yang lebih terjangkau? Banyak tablet Rp5-7 juta yang sudah sangat mumpuni,” ujar Hidayat warga Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat.
Pengadaan tablet bernilai tinggi ini dinilai ironi, mengingat masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi secara merata di Bandung Barat. Dari infrastruktur hingga layanan publik, efisiensi anggaran seharusnya bisa dialihkan untuk sektor yang lebih prioritas dan berdampak luas.