Sementara itu, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Jenderal Achmad Yani, Dr. Neneng Sutisna, menilai bahwa pendekatan efisiensi anggaran tidak bisa dilakukan secara serampangan.
Ia menekankan perlunya reformasi struktural dalam pengelolaan anggaran, agar tidak merugikan masyarakat.
“Jangan jadikan rakyat sebagai objek pemotongan. Pemerintah harus menunjukkan keteladanan, mulai dari pengurangan fasilitas elite, pembatasan perjalanan dinas, hingga transparansi anggaran berbasis kinerja,” tegas Neneng. (Mong)