JABAR EKSPERS – Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Bandung terus menggiatkan sosialisasi tertib administrasi kependudukan (Adminduk) dengan menggandeng Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung dan sejumlah sekolah.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Bandung, Yudi Abdurahman, menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat terhadap data kependudukan yang valid dan mutakhir.
Menurutnya, data yang akurat menjadi landasan utama dalam pelayanan publik dan perumusan kebijakan pemerintah.
Baca Juga:Dedi Mulyadi Bakal Terapkan Jam Malam Bagi Remaja, Pemkot Bandung Sambut PositifParkir Liar dan PKL Semrawut, Pasar Ciluar Mulai Ditertibkan!
“Data kependudukan yang akurat dan terkini merupakan fondasi utama dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan dalam merumuskan kebijakan pemerintah yang tepat sasaran,” ujarnya, Selasa (27/5/2025).
Sebagai upaya konkret, Disdukcapil meluncurkan Program Kampung Tertib Adminduk di tiga desa, yakni Desa Cilame (Kecamatan Kutawaringin), Desa Bandasari (Kecamatan Cangkuang), dan Desa Mekarsari (Kecamatan Pasirjambu).
Yudi menyatakan program tersebut akan diperluas ke desa-desa lainnya secara bertahap setiap bulan.
“Program ini menjadi langkah awal dalam membangun budaya tertib Adminduk di tengah masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Disdukcapil juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan sejumlah lembaga pendidikan terkait penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA).
Yudi menjelaskan bahwa KIA penting sebagai identitas resmi anak, yang mempermudah akses mereka ke layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.
Selain itu, Disdukcapil juga mendorong masyarakat untuk mulai menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Baca Juga:Babak Baru Ronaldo: Brasil atau Pulang Kampung?Update! Polisi Periksa 2 Saksi Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Gadis Disabilitas di Bandung
“Dengan IKD, masyarakat bisa mengakses dokumen kependudukan melalui smartphone secara aman dan efisien. Ini bagian dari transformasi layanan menuju era digital,” jelasnya.
Yudi menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan sistem administrasi kependudukan yang tertib, inklusif, dan berbasis teknologi.
“Kami percaya, dengan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan, kita dapat mewujudkan sistem Adminduk yang tertib,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bandung, Emma Detty Permanawati, menyatakan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam menyosialisasikan pentingnya Adminduk. Ia menyebutkan bahwa kader PKK di berbagai lini masyarakat aktif mengedukasi warga melalui kegiatan sosial.