Jika terus dibiarkan, agenda penataan ASN justru berpotensi melahirkan masalah baru, tenaga kerja instan dengan masa depan tak pasti.
“Seleksi PPPK seharusnya menjadi pintu masuk perbaikan kualitas birokrasi, bukan sekadar pemenuhan kuantitas. Pemerintah perlu memastikan prosesnya berjalan adil, manusiawi, dan berkelanjutan, bukan hanya mengejar target semata,” tegas pemerhati pemerintah Kabupaten Ciamis, Yosef. (CEP)