Kegagalan BWP bukan sekadar kisah bisnis yang bangkrut, melainkan potret buruknya tata kelola aset daerah. Dari Rp38,6 miliar total modal, sebagian besar berasal dari uang publik, namun tak ada transparansi. Masyarakat pun bertanya, mengapa aset hilang dalam jumlah masif tak pernah diselidiki? Mengapa pemerintah Kota Banjar tak mengambil langkah strategis?
Nasib BWP kini menggantung. Jika Pemkot Banjar tetap bersikeras menghidupkannya, risiko pemborosan APBD akan berulang. Tapi jika ditutup, kerugian negara harus dipertanggungjawabkan. Satu hal pasti, BWP adalah monumen kegagalan yang tak boleh terulang. (CEP)