JABAR EKSPRES – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar menjelaskan alasan dihapusnya rencana hibah kepada sejumlah pesantren dalam pergeseran APBD 2025, karena pertimbangan prioritas dan soal waktu.
Hal itu diungkapkan Sekda Jabar Herman Suryatman, Selasa (22/4). Ia menguraikan, Pemprov tentunya dalam bekerja memiliki visi, sebagaimana visi kepala daerah yaitu mewujudkan Jabar Istimewa.
Dalam mencapai visi itu juga terdapat sejumlah indikator makro kinerja yang harus dicapai, misalnya soal Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Indeks Gini, hingga persoalan infrastruktur.
Baca Juga:Bikin Warga Resah, Kabel-Kabel Semrawut di Cimahi akan Segera Dipindah ke Bawah Tanah Kasus Perampokan Dealer Motor di Cikutra Bandung, Polisi Masih Buru Pelaku
“Ini kan masalah skala prioritas saja, hanya masalah waktu, persoalan lainnya tentu tetap kami perhatikan,” sambungnya.
Pada tahun anggaran 2025 ini, Pemprov memang tengah melakukan efisiensi dan realokasi anggaran sebesar Rp 5,1 triliun yang nantinya akan direalokasi ke sejumlah program prioritas, di antaranya untuk bidang infrastruktur dan sanitasi Rp 3,6 triliun, bidang pendidikan Rp 1,1 triliun, bidang kesehatan Rp 122 miliar, penyediaan cadangan pangan Rp46 miliar dan prioritas lain Rp191 miliar.
Di Sub Pengelolaan Sarana dan Prasaranan Spiritual awalnya direncanakan kucuran hibah sampai Rp 153,580 miliar, tapi kini tinggal Rp 9,250 miliar. Sedangkan total hibah di Biro Kesra dari Rp 345,845 miliar jadi Rp 132,510 miliar.(son)