Dan sampai dengan saat ini di periode bulan Januari sd Maret tahun 2025 BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Barat telah menyalurkan dana klaim sebesar Rp.2,12Triliun dari 134.130 Tenaga Kerja dengan rincian sebagai berikut :
Periode Januari – Maret Tahun 2025
| No | Program | Nominal | % Nominal | Tenaga Kerja | % Tenaga Kerja |
| 1 | Jaminan Kecelakaan Kerja | Rp. 175 Milyar | 8,27% | 8.335 TK | 6,21% |
| 2 | Jaminan Kematian | Rp. 177 Milyar | 8,37% | 3.493 TK | 2,60% |
| 3 | Jaminan Hari Tua | Rp. 1,67 Triliun | 79,03% | 114.742 TK | 85,55% |
| 4 | Jaminan Pensiun | Rp. 63,7 Milyar | 3,00% | 3.773 TK | 2,81% |
| 5 | Jaminan Kehilangan Pekerjaan | Rp. 28,2 Milyar | 1,33% | 3.787 TK | 2,82% |
| Total | Rp. 2,12 Triliun | 100% | 134.130 TK | 100% |
Kunto menambahkan, kolaborasi dengan media merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan. “Media memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi dan informasi yang akurat kepada masyarakat. Dengan adanya kolaborasi ini, saya yakin kita bisa bersama-sama membantu masyarakat memahami dan memanfaatkan program jaminan sosial ini secara optimal dengan memastikan apapun pekerjaannya sudah mendaftarkan dirinya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan,” lanjutnya.
Baca Juga:Paket Tour Jepang Terbaik dan Anti Mahal, Hanya di Viva Wisata!Tumbuhkan Cinta Terhadap Tanah Air, Santri Ponpes Alam Maroko Dibekali Wawasan Kebangsaan
BPJS Ketenagakerjaan terus berupaya menegakkan kepatuhan di kalangan perusahaan dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Langkah ini merupakan wujud nyata dalam memberikan perlindungan bagi pekerja, baik di sektor formal maupun informal. Dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, para pekerja tidak hanya mendapatkan jaminan atas risiko kerja, tetapi juga memiliki kepastian perlindungan dalam menghadapi risiko-risiko sosial ekonomi yang tidak terduga.
Dalam mendukung upaya ini, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memberikan komitmen penuh untuk mendorong seluruh elemen masyarakat, khususnya pekerja informal, agar mendapatkan akses jaminan sosial ketenagakerjaan. Fokus utama diarahkan pada pengembangan ekosistem desa, yang menjadi salah satu pusat ekonomi
masyarakat. Pemerintah daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan untuk memberdayakan pekerja desa seperti petani, nelayan, pelaku UMKM, dan pekerja harian lepas lainnya, sehingga mereka dapat memahami dan merasakan manfaat dari program ini.
Kolaborasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan jumlah cakupan kepesertaan atau Universal Coverage Jamsostek (UCJ) Provinsi Jawa Barat yang saat ini sebesar 35,6% atau 6,5jt dan diharapkan pada tahun 2025 ini dapat meningkat mencapai 51,3% atau 9,5jt pekerja terlindungi BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Barat sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sejahtera. Dengan optimalisasi potensi desa serta dukungan aktif dari pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjangkau lebih banyak pekerja di seluruh Jawa Barat. Hal ini menjadi salah satu wujud keberpihakan terhadap perlindungan tenaga kerja yang tidak hanya berdampak pada peningkatan kesejahteraan pekerja, tetapi juga mendorong keberlanjutan ekonomi daerah.