BACA JUGA: Sukseskan Layanan Kesehatan, Pemda Bandung Barat Rogoh Kocek Rp 125 Miliar
Ia terang-terangan menyebut, sampai saat ini baru Komisi IV DPRD KBB yang sudah menunjukkan kepeduliannya kepada guru honorer.
“Malah kami difasilitasi Komisi IV yang dipimpin Ibu Nur Djulaeha beraudensi dengan DPR RI dan Dirjen GTK,” ucapnya.
Diakuinya, sampai saat ini, ratusan guru honorer di KBB belum mendapat kepastian tentang status R2 dan R3. Apalagi, sekarang Kemenpan RB menerbitkan pemunduran penerbitan SK CPNS dan PPPK.
“Itu yang sudah lulus juga dipermainkan apalagi kita. Yang sudah ada formasinya dipermainkan apalagi kita yang tidak lulus. Makanya, karena dari pusat mengintruksikan untuk bertanya ke Pemda, oleh karena itulah kita menyurati pak bupati,” tandasnya. (Wit)
