Meski memiliki banyak destinasi wisata potensial, daya saing pariwisata Jawa Barat masih tertinggal dibandingkan provinsi lain seperti DKI Jakarta, Yogyakarta, dan Bali. Infrastruktur wisata yang belum optimal dan kurangnya standar keselamatan menjadi tantangan besar.
DPD PUTRI Jabar mengklaim telah melakukan berbagai advokasi dan pelatihan bagi pengelola wisata agar meningkatkan standar keselamatan dan kualitas layanan. Namun, tanpa dukungan kebijakan yang lebih luas—seperti investasi pada infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta regulasi ketat terkait transportasi wisata, larangan ini berisiko hanya menjadi aturan tanpa dampak nyata.
“Kami sadar bahwa masih ada kegiatan study tour yang kurang relevan dengan tujuan pendidikan. Oleh karena itu, kami mengimbau seluruh anggota kami untuk lebih fokus pada wisata edukatif dan meningkatkan standar keselamatan di destinasi masing-masing,” kata Taufik.
Baca Juga:Legislator PKB Sebut Ujian Terberat Pertama Dedi Mulyadi di 100 Hari Kerja Saat Momen Idul FitriBupati Bandung Dukung Perubahan Jam Kerja ASN Selama Ramadhan
Menurutnya, kebijakan ini juga harus dibarengi dengan upaya kolaboratif antara pemerintah, praktisi industri, dan akademisi untuk menciptakan ekosistem wisata yang lebih baik.
“PUTRI memiliki potensi besar dalam mendukung visi pemerintahan baru Jabar Istimewa. Oleh karena itu, diperlukan komunikasi yang intensif antara semua pemangku kepentingan untuk mencapai dampak yang diharapkan,” pungkasnya.