JABAR EKSPRES – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menilai dampak efisiensi anggaran pemerintah tidak seburuk yang dikhawatirkan oleh publik.
“Memang ada sedikit isu mengenai efisiensi yang kena ke sana-sini, it’s ok, sekarang sudah kami perbaiki, bertahap, semua. Saya kira tidak akan terjadi seperti yang ditakutkan banyak orang,” kata Luhut dalam acara The Economic Insight 2025 di Jakarta, Rabu (19/2).
Menurut Luhut, efisiensi anggaran yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto bakal terwujud sesuai rencana.
Meski masih ada tantangan pada beberapa program, misalnya Makan Bergizi Gratis (MBG), namun ia yakin masalah tersebut bisa diatasi. Terlebih, program MBG ini baru pertama kali dijalankan dengan target yang dipercepat.
BACA JUGA: Bulog Bandung Siapkan 16 Ribu Ton Beras, Distribusi SPHP Dihentikan
Untuk mengatasi masalah tersebut, Luhut mengatakan, perlu adanya audit dan tolak ukur supaya progres implementasi program dapat terkontrol.
“Disiplin fiskal dan semua program Presiden Prabowo ini, semua jalan, tidak ada masalah sebenarnya ke depan. Dengan efisiensi yang dilakukan, ini akan jalan,” tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengintruksikan efisiensi anggaran pemerintah sebesar Rp306,69 triliun pada APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 demi menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pelayanan publik yang lebih optimal.
Angka tersebut terdiri atas Rp256,1 triliun dari anggaran kementerian/lembaga dan Rp50,59 triliun dari transfer ke daerah.
BACA JUGA: Jelang Ramadhan, Mentan Pastikan Stok Sembilan Bahan Pokok Aman
Melalui surat bernomor S-37/MK.02/2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan efisensi itu mencakup belanja operasional dan non-operasional serta tidak termasuk belanja pegawai dan bantuan sosial.
Namun, kebijakan ini membuat gaduh di kalangan masyarakat pasalnya muncul sejumlah persoalan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer di lingkungan kementerian/lembaga (K/L) hingga kenaikan biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Melalui konsferensi pers pada Jumat (14/2), Sri Mulyani menegaskan efisiensi anggaran di perguruan tinggi negeri (PTN) tidak boleh berdampak terhadap nilai UKT. Efisiensi anggaran yang dilakukan oleh PTN hanya utuk anggaran sektor Meeting, Incentives, Conventions, and Exhibitions (MICE).
