JABAR EKSPRES – Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan seiring dengan adanya rencana efisiensi APBD 2025, ada prediksi dan kekhawatiran bisa berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, khususnya pada sektor hotel, restoran, dan UMKM. Mengingat salah satu pendongkrak dan penjaga terbesar perputaran ekonomi adalah belanja pemerintah.

Menurut Herman bahwa efisiensi anggaran ini jangan dilihat secara bagian per bagian atau parsial namun dengan pendekatan secara ekosistem.

“Kita pendekatananya harus ekosistem. Tidak boleh melihat parsial, harus melihat dari berbagai aspek. Makanya kami (lakukan) efisiensi (yang) tidak boleh mengurangi efektivitas kinerja. Efisiensi jalan, efektivitas kinerja dijaga. Cai na herang, lauk na beunang (Airnya jernih, ikannya didapat),” ujar Herman, di Bandung, Jumat (7/2/2025).

BACA JUGA: Menteri Rosan Jamin Efisiensi Anggaran Tidak Ganggu Target Investasi

Pemprov Jabar senantiasa akan berupaya membuka ruang dan pengembangan pasar supaya ketergantungan pada belanja pemerintah juga berkurang.

“Strategi bisnis juga mulai ditajamkan. Satu sisi pasti teman-teman kan berharap dari sektor government (pemerintah). Tapi di sisi lain, sektor lain harus diantisipasi. Sehingga kalau ada efisiensi dan berdampak, teman-teman yang ada di dunia usaha tetap stabil,” ucapnya.

Terlebih, efisiensi anggaran merupakan bagian dari strategi pemerintah agar lebih maju secara agresif. Terutama untuk sektor infrastruktur yang langsung berkaitan dengan masyarkat, di antaranya jalan, kesehatan dan Pendidikan.

BACA JUGA: Di Tengah Isu Efisiensi Anggaran, Sri Mulyani Pastikan Gaji ke-13 dan THR ASN Tetap Cair

“Semua harus mundur satu langkah, untuk maju ribuan langkah. Saya kira ini terbaik, karena kan uangnya enggak hilang. Tapi direlokasi. Tetap yang terbaik untuk rakyat Jawa Barat. Jangan berpikir parsial tapi ekosistem,” tuturnya.

Diketahui, Pemprov bersama DPRD Jabar terus melakukan kajian untuk efisiensi anggaran pada belanja di APBD perubahan 2025.

Target efisiensi anggaran ini sekitar Rp2 hingga 4 triliun untuk dialihkan ke sektor vital yang berkaitan langsung dengan maysarakat, seperti jalan, Pendidikan dan kesehatan.