Hal senada disampaikan Ketua FKKSMKS Jabar Acep Sundjana Djakaria. Ia menerangkan, pihaknya tidak sependapat mengenai opsi yang dilontarkan oleh Gubernur Terpilih Dedi Mulyadi. Opsi tersebut melanjutkan program kucuran bantuan yang sudah berjalan dalam hal ini BPMU atau mengalihkan program itu menjadi beasiswa untuk masyarakat miskin. “Kami tidak setuju. Kami mohon tidak dikaitkan dengan BPMU,” ujarnya.
Acep menuturkan, secara besaran kucuran BPMU itu sangat sedikit. Dan porsinya beda jauh dengan kucuran ke sekolah negeri. Anggaran BPMU Rp600 ribu sedangkan BOPD di angka Rp1,6 juta tiap siswa.
Acep melanjutkan, untuk sekolah swasta khususnya SMK memiliki kebutuhan yang tidak sedikit untuk operasional. Sebut saja untuk kebutuhan alat praktek. “Apalagi sekarang kan ada jurusan Geologi Pertambangan. Alat prakteknya bisa ratusan juta. Atau jurusan TKR yang sekarang beralih ke kendaraan listrik,” tutupnya.(son)