Pj Gubernur Jabar Masih Cari Solusi Penolakan Imbauan Penahanan Ijazah Sekolah Swasta

JABAR EKSPRES – Penjabat (Pj) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin masih akan cari solusi terkait desakan sekolah swasta di Jabar. Itu terkait penolakan mengenai imbauan tidak menahan ijazah bagi siswa.

Bey menuturkan, bagi sekolah negeri di Jabar khususnya jenjang SMA/K atau SLB diharapkan bisa mengikuti imbauan yang telah diterbitkan. Artinya tidak ada lagi praktek-praktek penahanan ijazah bagi siswa. “Untuk sekolah negeri jangan menunda penyerahan ijazah,” tegasnya, Kamis (30/1).

Sementara itu saat ditanya mengenai keluhan atau penolakan dari pihak sekolah swasta, Bey Machmudin masih belum bisa memberikan solusi kongkrit. “Kalau untuk sekolah swasta nanti kami akan bahas, kami cari solusinya,” tuturnya.

BACA JUGA: Bahas Nasib Bandara Husein Sastranegara, Farhan dan Pj Gubernur Jabar Adakan Pertemuan

BACA JUGA: Percepat Pembangunan, Bappeda Jabar Harap Gubernur Terpilih Segera Dilantik

Bey melanjutkan, pihaknya memahami bahwa aspek keuangan menjadi penyebab pihak sekolah terpaksa menahan ijazah siswa. “Tapi kan apa tidak ada cara lain, ijazah kan dibutuhkan siswa untuk melanjutkan,” katanya.

Karena itu, pihaknya bakal mencari solusi terkait kondisi tersebut. Jangan sampai ada pihak yang dirugikan. “Kalau dari kami sangat mendukung agar ijazah-ijazah itu diberikan kepada anak-anak yang lulus. Kami akan cari langkah yang baik,” sambungnya.

Disinggung soal kucuran Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU), Bey Machmudin juga masih belum bisa menjabarkan. “Kami akan sisir lagi itu (BPMU.red).” jelasnya.

Diketahui, BPMU sendiri merupakan salah satu kucuran hibah dari Pemprov Jabar yang diperuntukkan kepada sejumlah sekolah swasta di Jabar. Dalam beberapa tahun sebelumnya, besaran BPMU berbeda dengan kucuran Biaya Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) yang diberikan ke sekolah negeri. Untuk negeri itu bisa di angka Rp 1,6 juta sementara swasta hanya di angka Rp 600 ribu tiap siswa.

Di sisi lain, berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, Pemprov sendiri juga telah cukup banyak mengucurkan hibah ke sekolah swasta. Dari data realisasi hibah 2023 misalnya, tercatat ada Rp 1,283 triliun belanja hibah uang dana BOS ke satdikmen swasta. Dan Rp 524 miliar belanja hibah uang dana BOS ke satdiksus swasta.(son)

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan