JABAR EKSPRES – Kota Bandung harus menghadapi kenyataan pahit akibat pengurangan subsidi angkutan umum dari pemerintah pusat. Kondisi ini dinilai bisa memperburuk kemacetan, polusi udara, hingga ketimpangan sosial di kota yang menjadi pusat ekonomi Jawa Barat.
Subsidi untuk program Buy The Service (BTS) yang sebelumnya mencapai Rp 429,79 miliar pada 2024, kini turun drastis menjadi Rp 177,5 miliar pada 2025. Dampaknya, hanya enam kota lama dan dua kota baru yang mendapat alokasi dana, sementara Bandung tidak lagi masuk daftar prioritas.
Padahal, Kota Bandung sebelumnya memiliki lima koridor Trans Metro Pasundan dengan 96 bus yang telah mengangkut ribuan penumpang setiap hari. Djoko Setijowarno, akademisi dan Wakil Ketua MTI Pusat, menyayangkan keputusan tersebut.
BACA JUGA: Pengamat Kebijakan Publik Sentil Pemkab Bogor Usai BTS Cibinong-Puncak Gagal Beroperasi
“Transportasi umum tidak hanya soal mengatasi kemacetan, tetapi juga erat kaitannya dengan pengentasan kemiskinan. Tanpa subsidi, layanan ini akan semakin terbatas dan berdampak pada masyarakat miskin yang mengandalkannya,” kata Djoko secara tertulis dikutip Jabar Ekspres, Kamis (30/1).
Pemerintah Kota Bandung kini menghadapi tantangan untuk menjaga keberlanjutan layanan Trans Metro Pasundan. Menurut Djoko, hilangnya subsidi bisa mempercepat kegagalan pasar layanan angkutan umum di Bandung.
Hal itu lantas berisiko meningkatkan ketergantungan pada kendaraan pribadi, yang akhirnya memperburuk kondisi lingkungan dan ekonomi warga. Selain itu, pengurangan subsidi ini juga dinilai bertentangan dengan visi Indonesia Emas 2045.
BACA JUGA: Bandung Kehilangan Subsidi Transportasi, Pemerintah Diminta Evaluasi Kebijakan
“Jika akses transportasi diabaikan, maka janji membangun kota layak huni dan mengurangi ketimpangan sosial hanya akan menjadi retorika,” tegas Djoko.