JABAR EKSPRES – Kecamatan Bogor Utara menjadi wilayah paling pertama yang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026.
Kegiatan yang mengusung tema ‘Penguatan Daya Saing Sumber Daya Manusia untuk Menopang Daya Saing Daerah’ itu berlangsung pada Rabu (15/01) di Parahyangan Satu Wedding Hall, Jalan Tumenggung Wiradiredja, Kelurahan Cimahpar.
Camat Bogor Utara, Riki Robiansah menyebut, sedikitnya ada 218 usulan warga yang dirumuskan menjadi prioritas pembangunan yang akan diajukan ke tingkat Kota Bogor.
Musrenbang kali ini, kata dia, fokus pada empat bidang utama, yaitu pemerintahan, sosial budaya, ekonomi, dan infrastruktur.
“Dari jumlah (218 usulan) tersebut, 199 di antaranya akan diajukan ke Musrenbang Kota Bogor,” ungkap Riki Kamis (16/1/2025).
BACA JUGA:Musrenbang Pasirkaliki Angkat Isu Pengembangan SMPN 12 Cimahi dengan Gaya Unik
Ia menjabarkan, sekitar 80 persen mayoritas usulan berasal dari sektor infrastruktur, seperti pembangunan turap, jalan setapak, dan normalisasi drainase.
“Hal ini mencerminkan kebutuhan masyarakat yang lebih banyak mengarah pada pembangunan fisik,” ucap dia.
Selain itu, terdapat usulan revitalisasi posyandu dan pelatihan penguatan sumber daya manusia dari bidang sosial.
Untuk itu dirinya berharap usulan-usulan tersebut dapat diakomodasi oleh dinas terkait sesuai arahan Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor.
“Kami berharap usulan prioritas ini tidak hanya dicatat, tetapi benar-benar menjadi perhatian, baik untuk tahun depan maupun tahun berikutnya. Dengan begitu, stigma bahwa Musrenbang hanya formalitas dapat diminimalisir,” tegas Riki.
Selain infrastruktur, isu strategis seperti stunting, pendidikan, dan pengelolaan sampah juga menjadi fokus pembahasan di Musrenbang tersebut.
“Kecamatan Bogor Utara mencatat penurunan angka stunting dari 357 kasus pada 2023 menjadi 277 kasus pada 2024 melalui program kolaboratif seperti Baso Anting (Bapak Asuh Anak Stunting) dan dukungan pelaku usaha,” terangnya.
Di sektor pendidikan, Kecamatan Bogor Utara memaksimalkan peran Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk mengatasi masalah putus sekolah.
“Sementara itu, pengelolaan sampah diarahkan untuk mengurangi limbah residu ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan promosi pemilahan sampah di tingkat rumah tangga,” jelas Riki.
