JABAR EKSPRES – Banyaknya info lowongan kerja palsu terutama melalui platform digital, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan selektif dalam mencari informasi.
Kepala Biro Humas Sunardi Manampiar Sinaga mengatakan masifnya penggunaan plaform digital untuk mencari dan menawarkan pekerjaan telah membuka celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan penipuan.
“Kami meminta masyarakat untuk melakukan pengecekan ulang terhadap informasi lowongan pekerjaan, baik dnegan memverifikasi melalui website resmi perusahaan, media sosial resmi, maupun menghubungi langsung perusahaan terkait,” ujar Sunardi.
BACA JUGA: Syarat dan Cara Daftar Akun Aplikasi SIAPkerja Kemnaker
Terkait hal ini, ia juga menyebut sudah menjadi perhatian khusus Menteri Ketenagakerjaan Yassierli agar pihaknya senantiasa aktif dalam memberikan layanan pengaduan publik atas lowongan kerja palsu serta aktif mensosialisasikan kepada masyarakat atas kerawanan dan bahaya lowongan kerja palsu.
“Dan bila perlu jika ada pihak yang dirugikan jangan ragu-ragu untuk segera melaporkan kepada pihak kepolisian karena perbuatan tersebut merupakan pidana penipuan,” ujarnya.
Sunardi menegaskan pentingnya kredibilitas perusahaan yang menawarkan pekerjaan, indikator utamanya adalah proses rekrutmen yang tidak memungut biaya apa pun dari pelamar.
BACA JUGA: Kemnaker Dorong Perusahaan Ojol dan Kurir Logistik Berikan THR
“Jika ada pungutan biaya dalam proses rekrutmen, hampir pasti itu adalah modus penipuan,” tambahnya.
Kredibilitas ini pun mencakup jenis usaha yang dijalankan perusahaan tersebut agar tidak bertentangan dengan hukum.
“Ini agar kita tidak terjebak dengan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum seperti praktik judi berbasis daring,” ujar Sunardi.
Untuk membantu masyarakat lebih waspada, Kemnaker juga mengidentifikasi beberapa ciri-ciri umum lowongan kerja palsu yakni:
1. Tawaran gaji yang tidak masuk akal tinggi untuk posisi yang tidak spesifik
2. Penggunaan alamt email tidak resmi, seperti yang menggunakan domain umum (contoh:@gmail.com).
3. Tidak ada informasi jelas terkait alamat perusahaan, tanggung jawab pekerjaan atau syarat-syarat yang logis.
4. Permintaan transfer uang untuk biaya administrasi, pelatihan atau seragam kerja.
5. Proses perekrutan dilakukan secara tidak transparan, seperti wawancara instan via chat tanpa konfirmasi formal.
