JABAR EKSPRES – Pemberhentian layanan Biskita Trans Pakuan Kota Bogor terus memantik polemik di tengah-tengah masyarakat, khususnya penggunaan moda transportasi tersebut.
Menyikapi itu, DPRD Kota Bogor melalui Komisi II dan Komisi III menggelar rapat gabungan dengan Dinas Perhubungan (Dishub), Perumda Trans Pakuan dan PT. Kodjari selaku operator layanan.
Setelah mendengarkan penjelasan dan pemaparan dari Dishub Kota Bogor, Ketua Komisi II DPRD Kota Bogor, Abdul Kadir Hasbi Alatas menyimpulkan bahwa dimasa transisi ini perlu adanya kolaborasi dari semua pihak demi menjaga pelayanan transportasi bagi masyarakat, terutama bagi para pelajar yang selama ini menjadi pelanggan Biskita.
BACA JUGA: Wamendagri Bima Arya Sikapi Polemik Disetopnya Operasional Biskita di Kota Bogor
Hasbi menyampaikan bahwa langkah Pemkot Bogor yang saat menyediakan enam unit bus, akan ditambah dengan empat unit bus dewan.
“Insya Allah kami dari DPRD akan mendorong penggunaan bus DPRD setelah menyelesaikan masalah administrasi,” kata Hasbi pada Rabu, 8 Januari 2025.
Diketahui, koordinasi yang dilakukan oleh Pemkot Bogor, Wamendagri Bima Arya dan Wali Kota Bogor terpilih Dedie A. Rachim pun menghasilkan keputusan bahwa subsidi dari pemerintah pusat akan kembali turun untuk Biskita Trans Pakuan.
BACA JUGA: Layanan Biskita Trans Pakuan Bogor Dihentikan, Wakil Rakyat Mengaku Kecewa!
Selain itu, Hasbi juga menyampaikan bahwa DPRD akan melakukan kordinasi langsung dengan BPTJ dalam waktu dekat ini.
Hal tersebut guna memastikan rencana transportasi di Kota Bogor dan pengembangan Biskita Trans Pakuan.
“Intinya kami dari DPRD mendukung penuh pelayanan Biskita dan akan mendukung Pemkot Bogor untuk bisa melewati masa transisi ini,” tegas Politisi Gerindra ini.
Terpisah, Kadishub Kota Bogor, Marse Hendra Saputra memastikan atas dukungan DPRD Kota Bogor, Biskita Trans Pakuan akan terus mengaspal melayani masyarakat.
BACA JUGA: Imbas Biskita Stop Operasional, Komisi II DPRD Kota Bogor Meradang
Ia menjelasjan bahwa, skema lanjutan Biskita di 2026 akan segera digodog oleh Pemkot Bogor dan DPRD Kota Bogor setelah mendapat kepastian subsidi dari pemerintah pusat dilanjutkan di 2025 ini.
