JABAR EKSPRES – Wakil Ketua I DPRD Kota Bogor, M. Rusli Prihatevy menyoroti atas pemberhentian layanan operasional Biskita Trans Pakuan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.
Pasalnya, layanan Biskita Trans Pakuan yang diluncurkan pada November 2021 silam akan memasuki tahap evaluasi terhadap layanan di seluruh koridor mulai Rabu, (1/1/2025) sampai batas waktu maksimal 30 hari ke depan.
Rusli Prihatevy mengaku geram atas langkah yang diambil oleh Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) tersebut.
Baca Juga:Pemkot Bandung Klaim Jumlah Produksi Sampah di Malam Tahun Baru 2025 Alami Penurunan!Penetapan Kepala Daerah di Bandung Barat Masih Abu-Abu, KPU Sebut Tunggu Putusan MK!
“Kami kaget dan merasa kecewa. Sebab pemberhentian operasional layanan ini tidak diberitahukan kepada kami di DPRD dan dampaknya kepada masyarakat sangat signifikan. Terlebih di momen liburan saat ini,” ujar Rusli dikutip Kamis (2/1/2025).
Politisi Golkar ini menekankan, bahwa selama pembahasan RAPBD 2025, DPRD Kota Bogor telah memberikan catatan khusus kepada Pemkot Bogor agar layanan Biskita Trans Pakuan tetap berjalan dengan adanya suntikan dana Rp10 miliar dari APBD.
“Kami selalu menekankan dalam rapat kerja bahwa operasional tidak boleh diberhentikan dan Dishub juga tidak pernah memberikan informasi bahwa akan ada pemberhentian dan ini berdampak ke masyarakat,” bebernya.
“Tentu kami akan evaluasi dan memanggil Dishub Kota Bogor untuk memberikan penjelasan terkait hal ini,” tegas Rusli.
Dirinya juga mempertanyakan kelayakan dan kesiapan operator Biskita Trans Pakuan yang saat ini masih dikelola oleh PT Kodjari. Sehingga kedepannya Rusli meminta agar Pemkot Bogor mempersiapkan Perumda Trans Pakuan Kota Bogor untuk menjadi operator BisKita, disamping membuka kesempatan bagi operator lain yang ada di Kota Bogor.