JABAR EKSPRES – Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi mengklaim laju inflasi di wilayahnya, yang terdiri dari tiga kecamatan, berada di angka 0,31 persen, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 1 persen.
Pj Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, mengatakan bahwa inflasi di Cimahi pada tahun 2024 terpantau stabil. Meski demikian, Pemkot Cimahi tetap berupaya menekan angka inflasi dengan berbagai langkah strategis.
“Terkait inflasi, Alhamdulillah, langkah yang kita lakukan adalah sistemik, bukan solusi sementara,” ujar Dicky saat ditemui di Cimahi baru-baru ini.
BACA JUGA: Partai Demokrat: Mendukung Kebijakan Fiskal Berkeadilan untuk Kesejahteraan Rakyat
Menurutnya, inflasi terjadi akibat kenaikan harga barang dan jasa yang berkelanjutan, sehingga memengaruhi daya beli masyarakat serta stabilitas ekonomi.
“Untuk di Cimahi, rata-rata inflasi saat ini berada di angka 0,31 persen, jauh di bawah rata-rata nasional 1 persen,” jelas Dicky.
Pemkot Cimahi mengimplementasikan sejumlah program untuk menjaga stabilitas inflasi, seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, penyaluran cadangan pangan dari pemerintah pusat dan daerah, hingga program unggulan lainnya.
BACA JUGA: Awal Tahun Harga BBM Non Subsidi Pertamax Naik, Vivo 92 Lebih Murah!
“Untuk pengendalian inflasi, kita siapkan program Sibesti, yaitu menyediakan beras di Kelurahan bekerja sama dengan Bulog. Digelar setiap Kamis di akhir bulan, dengan kuota 35-40 ton dan harga yang terjangkau bagi masyarakat,” paparnya.
Dicky mengakui, dengan luas wilayah dan sumber daya alam yang terbatas, pasokan komoditas pangan di Kota Cimahi bergantung pada daerah lain.
Untuk itu, sambung Dicky, pihaknya menggagas program Gerakan Tanam Cepat Panen Hortikultura (Gertam Parti) bersama kelompok tani lokal.
BACA JUGA: Polres Bogor Catat Penurunan Kasus Kriminal 11,12 Persen di Tahun 2024
“Kita siapkan bibit cabai untuk ditanam, dan hasil panennya dikerjasamakan dengan pasar tradisional agar dapat dijual di Cimahi,” tambahnya.
Selain itu, Pemkot Cimahi juga melakukan monitoring harga kebutuhan pokok secara berkala, baik dengan pemantauan langsung di pasar tradisional maupun melalui data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan lembaga terkait lainnya.
“Hal itu dilakukan untuk mendapatkan data yang akurat dan terkini. Apalagi, data inflasi daerah wajib dilaporkan dalam rapat bersama Mendagri setiap Senin,” ujar Dicky.
