JABAR EKSPRES – Buruknya tata kelola drainase di Kota Bandung kembali menjadi perbincangan, terutama setelah musim hujan memunculkan banjir di sejumlah wilayah. Direktur Eksekutif WALHI Jawa Barat, Wahyudin Iwang, mengungkapkan bahwa pemerintah kota belum melakukan mitigasi serius terhadap permasalahan ini.
“Wilayah seperti Astana Anyar, Pasir Koja, dan Ujung Berung menjadi langganan banjir setiap tahun. Sayangnya, tidak ada langkah konkret untuk menanggulangi hambatan air di wilayah-wilayah tersebut. Bahkan, upaya dari BPBD sering kali hanya menjadi etalase tanpa tindakan nyata,” ujar Wahyudin kepada Jabar Ekspres, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, buruknya drainase menjadi cerminan tata kelola kota yang lemah. Beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah, seperti jalan tol air dan kolam retensi, terbukti tidak efektif. “Contohnya di Gedebage, tol air yang baru dibangun tidak berfungsi. Kolam retensi juga gagal mengatasi banjir,” katanya.
BACA JUGA: Jelang Malam Pergantian Tahun, Arus Lalu Lintas Tol Menuju Bandung Meningkat
Wahyudin juga mengkritik minimnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Bandung, yang ia sebut hanya sekitar 5 persen. Padahal, keberadaan RTH sangat penting sebagai kawasan resapan air untuk mencegah banjir.
Ia mengingatkan, pemerintah harus segera menertibkan pemukiman yang tidak sesuai dengan kaidah keselamatan, termasuk bangunan seperti hotel dan apartemen. Penataan ruang yang tidak berkelanjutan, lanjutnya, hanya akan memperburuk kondisi lingkungan dan menambah risiko bencana.
“RTH buruk, drainase buruk, kebijakannya juga buruk. Restorasi DAS dan penataan ruang menjadi kebutuhan mendesak,” pungkasnya.
Alokasikan Rp119 Miliar untuk Infrastruktur
Diketahui, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengalokasikan anggaran sebesar Rp119 miliar untuk belanja modal, jaringan, dan irigasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024. Namun, laporan realisasi semester pertama menunjukkan bahwa penggunaan anggaran ini masih jauh dari optimal, terutama untuk proyek jalan, jaringan, dan irigasi.
Berdasarkan Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prognosis 6 Bulan Berikutnya Tahun Anggaran 2024, alokasi dana untuk sektor jalan, jaringan, dan irigasi tercatat sebesar Rp868 juta. Dari jumlah tersebut, realisasi anggaran baru mencapai Rp249 juta, atau sekitar 28,7% dari total alokasi. Hal ini meninggalkan sisa anggaran sebesar Rp618 juta yang harus diserap dalam enam bulan berikutnya.
