Angka nasional sudah di 75,02 poin. Provinsi Jabar juga masih kalah jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain. Misalnya dengan Jakarta dengan IPM 84,15.

Lalu Yogyakarta dengan 81,62. Kemudian Jawa Timur dengan 75,35. Berikutnya Sulawesi Selatan dengan 75,18. Hingga Riau dengan 75,67.

PJ Gubernur Tekankan Peningkatan

Penjabat (PJ) Gubernur Jabar Bey Triadi Machmudin turut merespon terkait capaian IKM di momen akhir tahun ini. Menurutnya memang masih butuh peningkatan kinerja untuk memperbaiki sejumlah aspek pembangunan.

Bey menuturkan, saat ini memang belum seluruh capaian IKM terekap atau terpublikasikan. Misalnya terkait LPE yang biasanya akan nampak setelah 2024 benar-benar tuntas.

“Belum semua rilis. Misal LPE,” jelasnya saat ditemui di DPRD Jabar, Jumat (27/12).

Menurut Bey dari sejumlah indikator yang telah tercatat memang tetap ada yang perlu ditingkatkan. Salah satunya terkait capaian IPM.

“IPM memang perlu ditingkatkan lagi. Masih banyak tantangan untuk meningkatkan kualitas manusia. Mulai dari soal kesehatan maupun pendidikan. Perlu kerja sama berbagai pihak,” terangnya.

DPRD Jabar Beri Catatan

Sejumlah anggota DPRD Jabar turut memberikan catatan terhadap kinerja Pemprov Jabar di 2024. Salah satunya dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Catatan itu mengenai kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kaitannya dengan pendapatan daerah, hingga masalah ketahanan pangan maupun pendidikan. Pihaknya mendorong untuk merger sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kurang produktif.

Wakil Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar Muhamad Romli menuturkan, salah satu yang menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar pemerintah provinsi (Pemprov) Jabar adalah terkait optimalisasi BUMD.

“Sejauh ini BUMD masih jalan di tempat,” katanya.

Politikus Dapil Kabupaten Bogor menguraikan, belum semua BUMD milik Pemprov berhasil memberikan kontribusi ke pendapatan daerah melalui dividen. Bahkan cenderung minim BUMD yang mampu setor dividen.

Laman sebelumnya Laman berikutnya

Halaman: 1 2 3 4