Menurut Romli, evaluasi besar perlu dilakukan untuk optimalisasi BUMD itu. Tujuannya agar pendapatan daerah dari BUMD bisa maksimal.
Jika perlu, BUMD yang tidak sehat atau kinerjanya buruk lebih baik dimerger. “Kalau perlu dimerger saja. Dari pada keluar dana operasional yang tidak sedikit,” lanjutnya.
Romli melanjutkan, di 2024 ini Pemprov sudah mengkucurkan anggaran sekitar Rp 7,95 triliun. Itu diinvestasikan ke sekitar 13 BUMD milik pemprov. Tentunya itu uang rakyat yang tidak sedikit.
Baca Juga:Solidaritas untuk Palestina Meningkat Tajam, INH Catat Rekor Penyaluran Dana di 2024Masuk Fase Pemeliharaan, Pembukaan Alun-Alun Bandung di Malam Tahun Baru Masih dalam Tanda Tanya
Namun mirisnya, belum semua BUMD bisa memberikan kontribusi melalui dividen. Yang menonjol memberikan setoran dividen baru Bank BJB.
“Karena itu ini nantikan ada gubernur baru. Kalau yang tidak mampu (BUMD.red) dimerger saja,” jelasnya.
Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar Zaini Shofari melanjutkan, catatan lain yang disampaikan fraksinya adalah mengenai ketahanan pangan. Menurutnya, ketahanan pangan perlu menjadi prioritas perhatian pemprov. Saat ini di Jawa Barat telah banyak lahan pertanian yang menyusut karena berbagai faktor.
“Pemerintah daerah perlu bantu petani untuk membangunkan lahan tidur. Termasuk membantu dalam peralatan atau teknologi pertanian,” katanya.
Catatan berikutnya adalah terkait isu pemanasan global. Pemerintah daerah perlu menggencarkan lagi reboisasi atau penanaman lahan gundul. Itu untuk mencegah pemanasan global termasuk mencegah terjadinya bencana seperti banjir.
“Yang ditanam juga pohon produktif. Misal mangga, durian atau rambutan. Jadi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” cetusnya.
Fraksi PPP juga memberi catatan di bidang pendidikan. Kenyataan di Jabar ternyata sarana dan prasarana pendidikan masih banyak yang kurang layak.
Baca Juga:50 Ribu Kendaraan Lintasi Exit Tol Soroja, Puncak Arus Lalu Lintas Diprediksi H-2 Tahun BaruFraksi PPP Dorong Pengawasan Eksekusi Makan Bergizi Gratis
Lalu praktik penarikan pembiayaan kepada wali murid dengan berbagai modus misalnya infak pendidikan masih kerap terjadi dan dikeluhkan masyarakat.