“Program BOSP ini adalah program yang telah berjalan selama hampir tujuh tahun, yang tentu akan ada berbagai cerita di dalamnya, baik hal positif maupun negatif,” tuturnya.
Maulana menjelaskan, untuk meminimalisir hal negatif tersebut atas dasar rangkuman hasil kunjungan ke beberapa satuan pendidikan, dia menilai di antaranya yaitu harus siapnya satuan pendidikan dalam menganggarkan dan memanfaatkan dana BOSP.
“Terutama dalam hal perencanaan anggaran, diharapkan pihak satuan pendidikan dapat terbuka serta melibatkan seluruh stakeholder,” jelasnya.
BACA JUGA:Jelang Tahun Baru, Pemkot Cimahi Terbitkan Surat Edaran Kendalikan Sampah
Adapun pihak-pihak yang menurutnya perlu terlibat itu, seperti komite, orang tua atau wali murid dan peserta didik.
Tujuannya, ujar Maulana, agar penggunaan anggaran BOSP tersebut bukan hanya memikirkan kebutuhan sebagian pihak saja, namun seluruhnya termasuk termasuk kebutuhan yang dirasakan oleh peserta didik.
“Cara keterbukaan tersebut dirasa mampu menghalau banyak oknum yang mendatangi pihak sekolah setelah adanya pencairan dana BOSP,” ujarnya.
Maulana berharap, melalui langkah baik pemerintahan pada 2025 nanti, dapat mendorong dunia pendidikan di Indonesia semakin membaik.
“Semoga dapat terciptanya kwalitas sumber daya manusia yang siap bersaing serta terwujudnya Indonesia Emas di tahun 2045 mendatang,” pungkasnya. (Bas)
