JABAR EKSPRES – Fraksi PPP DPRD Jabar mendesak optimalisasi aset yang dimiliki Pemprov Jabar. Hal ini dilakukan untuk mendukung pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat.
Saat ini, aset yang dimiliki Pemprov Jabar sangat banyak, namun pengelolaannya dinilai belum maksimal. Berdasarkan data Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), nilai Aset Tetap yang dimiliki Pemprov Jabar per 31 Desember 2023 tembus di angka Rp28,695 triliun.
Zaini melanjutkan, Pemprov perlu melakukan langkah kongkrit terkait penataan aset itu. Mulai dari menginventarisir ulang aset secara transparan dan berbasis data digital. “Penertiban dan pengawasan juga perlu diperketat, termasuk audit. Agar tidak ada penyalahgunaan aset,” katanya.
Baca Juga:Ini Faktor Kawasan Wisata Lembang Sepi Pengunjung di Libur NataruTemuan Baru, Polisi Sebut Mahasiswi UPI Terekam CCTV Masuki Gymnasium!
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jabar Nanin Hayani juga mengakui kondisi tersebut. Menurutnya, butuh kebijakan dari pemerintah pusat untuk bisa menuntaskan alih fungsi tanah yang telah terbangun aset sekolah itu. “Ini perlu bantuan pemerintah pusat, butuh kebijakan khusus,” jelasnya saat ditemui di Kantor DPRD Jabar, Rabu (6/11).(son)