JABAR EKSPRES – Pemerintah Indonesia akan memulai implementasi skema baru penyaluran sebagian subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dialihkan jadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada Januari 2025. Pengalihan inj diharapkan lebih tepat sasaran.
Dalam pelaksanaannya, data penerima BLT akan mengacu pada data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik (BPS).
Baca juga : Gaji Pensiunan PNS 2025 Resmi Diumumkan, Simak Rinciannya
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatarwata, menjelaskan bahwa BPS tengah mengembangkan basis data tunggal untuk mendukung program ini. Data tersebut akan memadukan berbagai sumber, termasuk:
- Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- Data Kependudukan dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
- Informasi dari PLN dan Pertamina terkait konsumsi energi.
“Dalam proses ini, data BPS akan menjadi acuan utama untuk menentukan siapa yang berhak menerima BLT atau subsidi langsung lainnya,” ujar Isa, Senin (16/12/2024).
Namun, ia menambahkan bahwa data ini masih dalam tahap finalisasi sehingga rincian penerima dan alokasi anggaran belum ditetapkan.
Keputusan akhir terkait perubahan skema subsidi energi akan diumumkan setelah Rapat Terbatas (Ratas) yang melibatkan Presiden Prabowo Subianto pada awal 2025.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengonfirmasi bahwa kajian terkait metode subsidi telah selesai.
“Metode subsidi sudah rampung, tinggal menunggu keputusan Ratas. Setelah itu, baru kami umumkan secara resmi,” jelas Bahlil dalam Rapat Koordinasi Investasi 2024 di Jakarta, Rabu (11/12/2024).
Bahlil memastikan bahwa skema baru ini dirancang untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
“Kami mencari jalan terbaik untuk semua pihak. Insyaallah keputusan akan diambil pada awal 2025,” tambahnya.
Dengan adanya skema baru ini, subsidi BBM yang selama ini kurang tepat sasaran akan dialihkan jadi BLT yang lebih terarah.
Baca juga : Estimasi UMK 2025 di Jabar Jika Naik 6,5 Persen
Pemerintah berharap langkah ini dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Tetap pantau perkembangan dan pengumuman resmi pemerintah pada Januari 2025 mendatang.