Untuk kolam retensi Dinsos, lanjut Didi, tahapannya telah masuk ke dalam proses penggalian kolam. “Dinsos tuh Gedebage juga, karena nanti itu buat Bandung Inten. Kalau Jajaway buat di Cibodas, Antapani. Untuk Dinsos penggalian tahun ini, tinggal landscape sama penguatan dindingnya gitu,” sebutnya.
Adapun terkait kapasitas, kolam retensi Dinsos mampu menampung debit air sebanyak 6.000 kubik. Sedangkan kolam retensi Jajaway, daya tampungnya yakni 2.000 kubik.
Dilansir dari paparan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Kota Bandung, proyek pembangunan kolam retensi Dinsos memakan anggaran sebanyak Rp5,6 miliar.
Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Bidang Pengendalian Daya Rusak Air DSDABM Kota Bandung, Dini Dianawati. Diakuinya, pembangunan kolam retensi tersebut menelan biaya sebanyak Rp10 miliar. “Dua kolam retensi Rp10 miliar. (Dinsos) Rp6 miliar, Jajaway Rp4 miliar,” rinci Dini.
Sebelumnya, Pakar Perencanaan Wilayah Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Nat Nandi menilai, upaya Pemkot Bandung dalam menyelesaikan masalah bajir cenderung program jangka panjang yang lebih bersifat generik. Padahal kata Nandi, upaya tersebut kurang tepat.
“Fokus yang mereka (pemkot) gunakan bukanlah upaya penanganan suatu masalah secara spesifik. Sehingga menjadikan program yang dicanangkan pemerintah menjadi tidak efektif,” ujar Nandi kepada Jabar Ekspres, baru-baru ini.
Menurutnya, masalah banjir di Kota Bandung disebabkan oleh alih fungsi lahan yang masif dilakukan di area perbukitan. Sehingga, lanjut dia, daya dukung lingkungan semakin berkurang akibat pembangunan yang tidak mengedepankan keseimbangan lingkungan.
“Hal ini tentunya menyebabkan penyerapan air di daerah perbukitan menjadi tidak maksimal. Dan penyerapan air di daerah pemukiman sawah yang kini banyak terbangun rumah hunian enggak berjalan semestinya,” katanya.
Maka dari itu, Nandi meminta Pemkot Bandung agar bisa menerapkan regulasi yang fokus pada sisi menjaga alam dan lingkungan. Sementara itu menurut Nandi, daya dukung lingkungan yang semakin berkurang menjadi biang kerok banjir di Kota Bandung.
“Pemerintah itu perannya strategis. Atur sebuah kebijakan yang berfokus pada sisi menjaga lingkungan dan alam. Perlu dicatat, realisasinya juga harus dibarengi ketegasan dari pemangku kepentingan. Jangan hanya pengesahan secara simbolis saja,” tegasnya.
