JABAR EKSPRES – Pemerintah Kabupaten Bandung siap mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang direncanakan pada tahun 2025.
Program yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini bertujuan untuk memberikan makan bergizi bagi para pelajar.
Plt Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, Marlan Nirsyamsu mengatakan pihaknya akan merekrut puluhan orang untuk menjadi pegawai MBG tersebut bagi pelajar.
“Nantinya akan ada rekrutmen sekitar 47 orang yang dilatih oleh Badan Gizi Nasional (BGN) di Universitas Pertahanan (Unhan),” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (13/12).
BACA JUGA:Hanya 1 Misi Klaim Reward Rp324.621 di Aplikasi Penghasil Uang Termudah 2024
Marlan menjelaskan, nantinya para pegawai yang bertugas akan ditempatkan di Sentra Penyediaan Bahan Gizi (SPBG) yang akan melayani 3.000 sasaran per lokasi.
“Jadi setiap 3.000 sasaran ada satu SPBG yaitu semacam tempat untuk membuat makanannya,” jelasnya.
Marlan juga menyebut setiap SPBG akan bertanggung jawab untuk menyiapkan menu makan bergizi dengan biaya sekitar Rp 10 ribu hingga Rp15 ribu per porsi.
Namun untuk rekrutmen sendiri, pihaknya belum mengetahui kapan akan dilaksanakan lantaran masih menunggu dari pemerintah pusat. “Tapi kita tetap masih menunggu pedoman umum juga sih,” ungkapnya.
Adapun, sambung dia, meskipun program MBG merupakan program pemerintah pusat. Namun, pemerintah daerah tetap dilibatkan dalam pelaksanaannya.
“Makan Siang Gratis (Makan Bergizi Gratis) itu kan adanya di Badan Gizi Nasional, memang nanti daerah akan dilibatkan dari sisi pelaksanaan. Nanti nya program ini akan melibatkan masyarakat setempat menjadi pegawai tetapi pegawai intinya dari BGN,” tambahnya.
Ditanya terkait skema anggaran, lanjutnya, pada dasarnya anggaran utama berasal dari pemerintah pusat sedangkan Pemkab Bandung hanya diminta dana sharing.
“Anggaran sebenarnya dari pusat, tapi pemerintah daerah juga nanti diminta untuk sharing. Ini dipersentasi, Kabupaten Bandung itu mendapat 7,76 persen dari PAD, kalau dihitung antara Rp80 hingga Rp90 miliar untuk satu tahun. Jadi mereka (pemerintah pusat) itu sudah menyiapkan anggaran sekitar Rp71 triliun,” terangnya.
