JABAR EKSPRES – Koperasi saat ini dianggap kurang rebranding, khususnya bagi generasi muda. Untuk itu, Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Ferry Juliantono menyebut, pihaknya mendorong agar koperasi memiliki pabrik pengolahan sendiri.
“Koperasi memang kurang rebranding, tentu dalam hal itu kita harus bisa sosialisasi ke generasi muda, tapi itu akan bisa berjalan efektif sekiranya bisa didorong juga koperasi sebagai badan usaha masuk sektor industri, punya pengolahan sendiri,” paparnya di Bandung, Minggu (8/12/2024).
Selain itu, Ferry juga mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan agar ke depan koperasi bisa masuk ke sektor industri. Serta untuk mengantisipasi adanya produk koperasi yang tidak terserap, hingga menimbulkan kerugian. Seperti kejadian peternak sapi di Boyolali yang membuang susu saat keadaan surplus, dan tidak memiliki industri pengolahan susu.
“Kami minta supaya sekarang saatnya koperasi punya pabrik pengolahan susu sendiri, ini contoh Kementerian Koperasi mendorong koperasi masuk ke sektor industri, kalau itu terjadi kalangan generasi muda enggak usah pakai influencer-influencer, pasti akan menjadikan koperasi ketika masuk ke industri akan menjadi pilihan dan alternatif kegiatannya,” ujarnya.
BACA JUGA:Benarkah Ustadz Adi Hidayat Jadi Pengganti Gus Miftah? Simak Fakta Sebenarnya!
Adapun guna mendukung pengembangan koperasi, Ferry memastikan pemerintah akan membentuk satuan kerja yang akan mengkaji dan mengevaluasi impor. Terlebih produk yang memiliki dampak besar pada masyarakat, seperti pangan.
“Termasuk di dalamnya susu dan yang lain-lainnya. Karena kan kalau lihat impor yang dilakukan oleh kita sekarang relatif cukup besar dan menjalankan apa yang diinginkan oleh Presiden soal swasembada, itu artinya kita harus mengurangi impor dan menggenjot produksi demi memenuhi kebutuhan dalam negeri,” kata dia.
Sementara iru, disinggung tentang rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, politisi Partai Gerindra itu mengaku, pihaknya tengah mengusulkan agar penerapan kebijakan tersebut bisa ditunda penetapannya. Mengingat kondisi perekonomian yang saat ini masih belum stabil.
“Kami usulkan supaya jangan ditetapkan sekarang lah, sebaiknya ditunda dulu, dicarikan sumber-sumber lain yang memungkinkan bisa punya sumber penerimaan negara,” pungkasnya.
