JABAR EKSPRES – Kegiatan aksi unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum Subang yang dilakukan Forum Masyarakat Subang, pada Selasa, 3 November 2024 diduga sebagian besar didatangkan dari luar daerah.
Dalam aksinya, pendemo berorasi menuntut dengan menggugat hasil rekapitulasi suara Pilkada 2024 dengan membawa selebaran, menggunakan mobil komando dengan sound system dan beberapa banner dengan tulisan-tulisan kekecewaan.
Dari beberapa orasi para pendemo dengan menggunakan loud speaker sangat keras dan beberapa pendemo yang juga datang dianggap sangat mengganggu pengguna jalan. Alhasil, terjadi kemacetan dan kegiatan serta aktifitas warga asli Subang hari ini betul-betul sangat terganggu.
Pun situasi tegang mewarnai proses pleno rekapitulasi hasil Pilkada di Kabupaten Subang, Jawa Barat, setelah Lukmantias yang juga seorang Purnawirawan TNI memimpin aksi unjuk rasa yang mengganggu jalannya pleno tersebut.
Aksi unjuk rasa ini bermula ketika Lukmantias bersama kelompoknya menyerukan adanya dugaan money politik dalam pelaksanaan Pilkada Subang. Mereka meminta agar proses rekapitulasi hasil suara ditunda, dengan alasan adanya manipulasi data oleh Penyelenggara.
Sejumlah saksi mata melaporkan bahwa massa yang terlibat dalam demonstrasi tersebut terlihat tidak memiliki keterkaitan langsung dengan wilayah Subang dan beberapa di antaranya terlihat menerima uang setelah Aksi berlangsung.
Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa dibalik aksi demo tersebut merupakan bentuk protes yang dimobilisasi dan digerakkan oleh 2 tokoh yakni Ruhimat dan Eep Hidayat dengan tujuan tertentu.
Menurut beberapa pengamat politik, aksi ini bisa jadi merupakan upaya untuk mempengaruhi jalannya rekapitulasi suara yang sedang berlangsung, yang berpotensi memengaruhi hasil Pilkada.
“Jika terbukti bahwa massa yang terlibat merupakan massa bayaran, hal ini tentu bisa merusak integritas proses demokrasi di Pilkada Subang,” ujar salah seorang pengamat politik lokal yang enggan disebutkan namanya.
Terkait massa bayaran tersebut, aparat keamanan telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang yang terlibat dalam aksi tersebut untuk mengungkap kebenaran.
Sementara untuk meredam aksi tersebut diadakan mediasi oleh KPUD dan Bawaslu dengan beberapa perwakilan pendemo.
