JABAR EKSPRES – Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mendukung produk lokal terutama UMKM agar bisa bersaing di pasaran. Untuk itu, ia mengimbau kementerian meninjau ulang pajak masuk barang impor.
Pasalnya, kata dia, barang-barang impor yang masuk ke Indonesia kerap dibanderol dengan harga relatif lebih rendah. Sehingga menjadi pilihan masyarakat, alih-alih produk lokal dan UMKM.
“Kementerian mengimbau, meminta peninjauan pajak masuk. Tapi tidak mudah. Karena juga kita menghadapi barang-barang yang masuk secara ilegal. Kabinet Merah Putih saat ini juga berusaha memperketat arus barang dari luar, termasuk narkoba,” kata Helvi di Bandung, Sabtu (30/11) lalu.
BACA JUGA:Siap Bahas UMK 2025, Disnaker Cimahi Tunggu Formulasi Resmi dari Kemenaker
Selain itu, Helvi mengatakan bahwa pemerintah juga berusaha mendukung UMKM, mulai dari akses permodalan. Di mana pemerintah meluncurkan skema pembiayaan LPDB UMKM dan kementerian juga tengah melobi perbankan, agar bisa menurunkan suku bunga bagi para pelaku UMKM.
“Sehingga daya saing dari sisi harga juga meningkat,” ujarnya.
Di sisi lain, lanjut dia, pelaku UMKM juga harus memiliki semangat Lidin. Yaitu loyalitas, integritas, disiplin, dan inovasi. Pelaku usaha harus loyal kepada konsumen, dengan menjaga kualitas produk mereka, meskipun permintaan meningkat.
Kemudian, memegang teguh perjanjian kontrak adalah hal yang wajib bagi para pelaku usaha. Salah satunya, penyelesaian pesanan harus sesuai waktu yang disepakati.
BACA JUGA:Klaim Promo Desember 2024, Hemat Makan & Minum Enak di Tempat Ini
“Kemudian harus berdisiplin, jika kontrak mengatakan 15 hari, jangan mundur jadi 20 hari. Dan yang terakhir adalah jangan berhenti berinovasi, karena persaingan saat ini bukan lokal, tapi global. Tapi saya yakin Jabar punya keunggulan di situ karena kawasan ini terkenal dengan faktor kreativitasnya,” tuturnya.
Menurutnya, saat ini pemerintah melalui dinas-dinas di daerah juga menginventarisasi pengusaha UMKM, yang dikelompokkan berdasarkan klasternya. Mulai dari pertanian, fashion, makanan, atau ekonomi kreatif untuk diberikan penanganan masing-masing.
“Karena tiap klaster berbeda treatmentnya. Kami berharap sesuai arahan Presiden Prabowo semua kerja layani masyarakat mulai dari bawah,” ucapnya.
