JABAR EKSPRES – Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin menekankan pentingnya anak-anak yang terdampak banjir di Kecamatan Dayeuhkolot dan Bojongsoang untuk bisa tetap melakukan pembelajaran.
Pihaknya meminta agar sekolah mengeluarkan kebijakan yang tidak memberatkan siswa dan menyesuaikan kondisi dilapangan.
“Iya, hari ini libur karena peringatan Hari Guru ya Kalau hari ini. Kalau yang paling penting adalah anak-anak tidak terganggu dan tetap belajar. Jadi harus lakukan pelajaran jarak jauh,” ujarnya saat ditemui di Kampung Bojong Asih, Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Senin (25/11).
BACA JUGA: PNI Jawa Barat: Polemik Pemimpin Remehkan Janda dan Perceraian
Tak hanya itu, anak-anak yang rumahnya kebanjiran dan tidak punya seragam, sekolah pun diminta memberikan keluwesan, sehingga siswa-siswi tetap belajar.
“Jadi mesti ada Keluwesan juga dari sd-nya yang, selain Bojongsoang. Jadi kalau di SD yang tidak kebanjiran tapi anak-anaknya kebanjiran diperbolehkan digabungkan seragam kadang banyak juga anak-anak yang seragamnya karena Banjir juga,” jelasnya.
Bey juga menyoroti keberlangsungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) jika terdampak banjir.
BACA JUGA: 30.000 Jiwa Terdampak Banjir di Kabupaten Bandung, Sampah Penyebab Utama Terjadi Bencana
Pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan Badan penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung tetap bisa dilaksanakan.
“Saya sudah bicara dengan BPBD juga dengan kepala desa, tetap bisa dilaksanakan. Saya minta agar walaupun mereka tidak bisa ke TPS-nya di berikan dengan aturannya, bagaimana TPS keliling dan sebagainya,” ungkapnya.
Selain itu, pemungutan suara juga bisa dilakukan dengan TPS Keliling, namun dilakukan apabila kondisi cuaca tidak mendukung.
BACA JUGA: Harga Kepokmas di Cimahi Masih Stabil Jelang Natal dan Tahun Baru 2025
Sehingga petugas pun bisa lebih responsif melihat situasi dan betul-betul transparan pelaksanaannya.
“Kalau misalnya tidak hujan atau bagaimana. Jadi petugasnya lebih responsif yang melihat situasi, jangan kaku harus ke sini harus harus ke TPS kan kan ada Bawaslu, ada KPPS bisa diputuskan bersama ada pengawas juga dari eee apa dari wakil-wakil kepala calon kepala daerah itu bisa diputuskan bersama, yang penting diawasi dan betul-betul transparan pelaksanaan,” pungkasnya.
