JABAR EKSPRES – Menteri Koperasi dan UKM, Budi Arie Setiadi, kembali menjadi sorotan publik setelah ditanya oleh Deddy Corbuzier dalam podcastnya di Channel YouTube Close The Door mengenai akun Fufufafa. Dalam percakapan yang berlangsung hangat tersebut, Budi Arie mengaku sudah mengetahui identitas di balik akun kontroversial tersebut sejak masa jabatannya sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), namun hingga kini belum diungkapkan ke publik.
“Ya nanti satu-satu kan pasti terjawab, kita tahu semua sudah ada yang belum waktunya declare aja yang belum,” ujar Budi Arie dengan tenang namun tegas saat ditanya oleh Deddy Corbuzier. Pernyataan ini tentu menimbulkan berbagai spekulasi di kalangan netizen tentang siapa sebenarnya sosok di balik akun Fufufafa.
Menurut Budi Arie, akun Fufufafa awalnya dibuat sebagai upaya framing politik untuk mengadu Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI. Di sisi lain, Prabowo Subianto yang saat itu belum dilantik sebagai Presiden juga disebut-sebut memiliki keterlibatan dalam akun tersebut. Namun, dalam podcast kali ini, Budi Arie dengan jelas menegaskan bahwa sosok di balik akun Fufufafa bukanlah Gibran Rakabuming Raka, anak dari Presiden Jokowi.
“Kalo jawab kita gak tahu kan salah sebagai Menkominfo, kita udah tahu cuma saya belum berani ngomong ke publik, yang pasti bukan Mas Gibran,” tambahnya. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak yang sebelumnya sempat menduga keterlibatan Gibran dalam akun tersebut.
Budi Arie juga menyebutkan bahwa pihaknya memang sudah mengetahui lebih dalam mengenai aktivitas di balik akun Fufufafa. Namun, alasan belum diungkapkannya informasi tersebut ke publik adalah karena belum ada momen yang tepat untuk melakukannya. Ia menambahkan bahwa akan ada pengungkapan lebih lanjut di masa mendatang.
Kepastian mengenai identitas asli di balik akun Fufufafa tentu menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Banyak pihak yang menantikan klarifikasi lebih lanjut dari Budi Arie, mengingat akun tersebut telah menjadi topik hangat dan menimbulkan berbagai kontroversi politik di Indonesia.
