JABAR EKSPRES – Dalam upaya mendorong perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Cimahi, Calon Wali Kota Cimahi nomor urut 2, Adithia Yudhistira, mengungkapkan delapan titik intervensi strategis yang akan diterapkan untuk mendukung pelaku UMKM agar naik kelas.
“Setiap UMKM memiliki tantangan dan persoalan yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus sesuai dengan kebutuhan mereka,” ujar Adithia kepada awak media, Rabu (20/11/2024).
Ia menjelaskan, delapan titik intervensi tersebut mencakup berbagai aspek, seperti riset dan pengembangan (R&D), peningkatan sumber daya manusia (SDM), akses pembiayaan, penyediaan infrastruktur, penetrasi pasar, pemberian insentif, fasilitasi, dan perlindungan kreativitas.
BACA JUGA: Cara Membuat Video Transformasi Venom yang Tren di Media Sosial
Adithia mengungkapkan, berdasarkan data Nomor Induk Berusaha (NIB), terdapat sekitar 5.800 UMKM di Kota Cimahi.
“Setelah kami pelajari, ternyata setiap UMKM ini memerlukan perlakuan yang berbeda. UMKM A memerlukan intervensi tertentu, sementara UMKM B membutuhkan hal lain. Pendataan yang benar dan akurat menjadi kunci,” jelasnya.
Sebagai contoh, ia menceritakan temuan saat blusukan di wilayah Cibabat. Dia bertemu seorang pelaku UMKM pembuat kue basah yang mampu memproduksi hingga 3.000 kue sus per hari.
BACA JUGA: Pendampingan Hukum oleh Datun Tanpa Biaya Alias ‘no fee’
“Produknya dikirim ke toko kue terkenal di Bandung. Ini fenomena menarik, dan kami melihat peluang besar jika intervensi dilakukan, baik dari sisi infrastruktur maupun pemasaran,” paparnya.
Adithia menekankan, produk UMKM Cimahi harus memiliki nilai tambah sehingga harganya setara dengan produk yang dijual di toko-toko besar di Bandung.
“Dengan delapan titik intervensi ini, pemerintah bisa membantu UMKM di Cimahi untuk naik kelas, sejalan dengan program scale-up atau target seribu UMKM di Cimahi yang lebih maju,” terangnya.
BACA JUGA: Anggaran Nyaris Rp 3 Miliar, Debat Publik Pilkada Kota Bandung Banyak Masalah
Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor untuk pengembangan produk UMKM.
“Kita harus bersinergi dengan Kementerian Ekonomi Kreatif, Kementerian UMKM, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), dinas tingkat provinsi, serta pihak swasta yang memiliki perhatian terhadap pengembangan UMKM di Indonesia,” pungkasnya. (Mong)
