Lulusan SMK jadi Penyumbang Pengangguran Terbanyak, Pengamat Pendidikan Soroti Kebijakan Pemerintah

JABAR EKSPRES – Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), saat ini menjadi penyumbang terbanyak bagi tingkat pengangguran terbuka, khususnya di Jawa Barat (Jabar).

Bahkan berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) hingga bulan Februari 2024 kemarin, dari sekitar 1,7 juta orang yang masuk ke dalam data pengangguran terbuka di Jabar, 12,33 persen diantaranya terjadi pada lulusan SMK.

Menanggapi hal ini, Pengamat Pendidikan Universitas Pendidikan (UPI), Cecep Darmawan menilai bahwa hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah yang salah terhadap SMK.

Pasalnya dari segi pemetaan, Cecep menyebut pemerintah kurang menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan yang berada di daerah masing-masing.

BACA JUGA: Benarkah Aplikasi XGHG Penghasil Uang? Ini Bukti Aplikasi ini Penipuan

“Misal kalau dia di daerah pantai, itu SMK dengan jurusan kelautan bisa masuk disitu, atau lain sebagainya. Jadi ini harus disesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Nah pemetaan itu nampaknya kurang disentuh oleh pemerintah, sehingga akhirnya lulusan SMK ini membeludak, sementara lapangan pekerjaan semakin sempit,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh Jabar Ekspres, Kamis (14/11).

Selain soal kebijakan, Cecep menambahkan kurikulum juga menjadi sesuatu hal yang sangat krusial dalam hal tersebut. Sebab menurut pandangannya, hingga sejauh ini guru SMK belum sepenuhnya link and Match atau selaras dengan lapangan pekerjaan.

“Ini yang masih kurang. Jadi guru SMK itu harus ditinjau ulang karena sampai sekarang belum sepenuhnya link and match dengan lapangan pekerjaan,” katanya.

Maka agar kondisi ini dapat segera teratasi, Cecep menuturkan pemerintah harus segera mengevaluasi seluruh kebijakan yang selama ini ditujukan kepada SMK.

BACA JUGA: Anggarkan Rp900 Juta untuk ke Bali, Begini Respon Kepala Dinsos Kabupaten Bogor

“Nah yang selanjutnya, pemerintah harus menjadi bridging atau menjadi jembatan dengan Industri. Jadi misal perusahaan di daerah itu boleh berdiri diizinkan oleh pemerintah asal bermitra dengan SMA/SMK. Dan nanti untuk prakteknya, anak SMK itu bisa langsung disana di perusahaan itu. Jadi keterlibatan pemerintah akan penting disitu,” pungkasnya.(San).

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan