BACA JUGA:Tak Berizin dan Buang Limbah Sembarangan, PT Inti Daging Jaya di KBB Disegel
Agus melanjutkan, sejumlah warga juga mengadu terkait ketidakadilan mekanisme penempatan hunian. “Kami dari DPRD siap menjadi mediator,” cetusnya.
Agus menambahkan, DPKP sebenarnya juga telah mempersilahkan warga untuk bisa menghuni. Tapi memang kondisinya memang belum layak, karena masih ada proyek pengerjaan. “Mestinya sisi keamanan dan kenyamanan juga jadi perhatian,” ujarnya.
Soal kucuran uang kontrakan yang berhenti, Agus juga bakal berupaya mencari solusi terbaik. “Kalau mendesak akan sampaikan ke Pemkot untuk bisa ditolong melalui BTT. Atau mekanisme lain, misal dari charity atau baznas,” ujarnya.(son)
