JABAR EKSPRES – Kabupaten Ciamis Jawa Barat kini tengah menghadapi dua isu krusial yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, yaitu pengelolaan dana hibah yang lemah dan defisit anggaran yang signifikan. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) melalui Ketua Bidang Hukum dan HAM, M. Fauzan Adhim, memberikan tanggapan tegas terhadap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mencatat adanya kekurangan dalam pengelolaan dana hibah.
Dalam rilis yang disampaikan kepada media, Fauzan menyoroti bahwa masalah ini mencakup verifikasi dokumen yang tidak memadai serta ketidaksesuaian data oleh Tim Verifikator SKPD. “Kondisi ini berpotensi membuka peluang penyalahgunaan dana yang seharusnya dialokasikan untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya, Kamis (7/11/2024).
HMI mendesak aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti temuan BPK dengan melakukan penyelidikan menyeluruh. “Kami ingin memastikan bahwa tidak ada penyimpangan dalam penggunaan dana hibah yang dapat merugikan masyarakat,” tambahnya.
BACA JUGA:Terus Puncaki Klasemen, Hengky Tegaskan Tak Terlena Hasil Survei
Selain itu, Fauzan juga menekankan pentingnya penerapan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 118 Tahun 2021. Perbup ini mengatur tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga. Menurutnya, peraturan ini menjadi pedoman teknis yang sangat penting untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana hibah.
Di sisi lain, HMI juga mengangkat isu defisit anggaran yang diperkirakan mencapai Rp200 miliar pada tahun 2024. Fauzan menyatakan bahwa defisit ini mencerminkan ketidakseimbangan dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran daerah. “Kami mendukung instruksi Pj Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, agar Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, lebih fokus pada efisiensi anggaran dan selektif dalam menentukan program prioritas,” ujarnya.
Fauzan menekankan bahwa langkah-langkah efisiensi sangat penting untuk memperbaiki kondisi keuangan daerah dan mengurangi defisit yang ada. “Kami berharap pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret untuk menanggulangi masalah ini,” tambahnya.
BACA JUGA:Dandan Arif Dinilai Pilihan Paling Rasional dan Objektif untuk Pilwalkot Bandung
Di tengah dua isu krusial tersebut, HMI juga memberikan apresiasi kepada Pj Bupati Ciamis, Budi Waluya, yang menunjukkan komitmen serius dalam pemberantasan korupsi di daerah. Melalui implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP), Fauzan menilai bahwa langkah ini mencerminkan upaya Pemkab Ciamis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
