JABAR EKSPRES – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sistem dan tata kelola di Pemkab Ciamis melalui perbaikan Monitoring Center for Prevention (MCP) menyusul penunjukan salah satu pimpinan sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis.

Sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) bisa mencegah korupsi.

”Instrumen ini untuk memantau data, menganalisis risiko, dan memberikan saran perbaikan tata kelola pemerintahan di pemerintah daerah, termasuk di Pemerintah Kabupaten Ciamis,” kata Anggota Tim Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dikutip dari ANTARA, Senin (4/11).

BACA JUGA: Aplikasi WTS Penghasil Uang SCAM? Warganet Was-Was Penarikan Dana Gagal

Menurut Budi MCP di Kabupaten Ciamis periode 2022 dan 2023 berada pada kategori terjaga. Meskipun ada penurunan skor dari tahun 2022 ke 2023.

Pada 2022 MCP Pemkab Ciamis mencapai skor 90 dengan rincian penilaian di setiap fokus.

Penilaian tersebut meliputi APBD yang mencapai 100, Pengadaan Barang dan Jasa (84), Perizinan (89), Pengawasan APIP (86), Manajemen ASN (84), Optimalisasi Pajak Daerah (88), dan Pengelolaan BMD (95).

BACA JUGA: Game Penghasil Saldo Dompet Elektronik Gratis Hingga Rp 350.000 Tanpa Modal

Sementara, MCP 2023 skor Pemkab Ciamis mengalami penurunan menjadi 77.

Rincian penilaian tersebut di antaranya APBD (81), Pengadaan Barang dan Jasa (73), Perizinan (82), Pengawasan APIP (72), Manajemen ASN (79), Optimalisasi Pajak Daerah (67) dan Pengelolaan BMD (89).

Budi mengatakan data tersebut menjadi salah satu basis upaya perbaikan tata kelola Pemkab Ciamis.Kerawanan korupsi sebagai salah satu problem mendasar pada beberapa sektor pemnerintahan.

BACA JUGA: Buron Hampir 3 Pekan, Eks Dirjen KA Prasetyo Ditangkap di Sumedang

Dengan demikian, Budi menambahkan, upaya mitigasi dan pencegahan yang optimal dapat mendorong perwujudan kualitas pelayanan publik, pembangunan daerah, dan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, ia mengatakan, publik juga bisa mengakses secara rinci pengukuran MCP pada seluruh pemerintah daerah, baik pada level kabupaten, kota, maupun provinsi.

Diketahui, Budi Waluya selaku Direktur Pelayanan Laporan Pengaduan Masyarakat (PLPM) KPK telah dilantik sebagai Penjabat (Pj) Bupati Ciamis oleh Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin pada Jumat (1/11) di Gedung Pakuan, Bandung, Jawa Barat.