JABAR EKSPRES – Polemik atau kisruh di dalam program Jabar Future Leader Scholarship 2024 (JFSL), saat ini telah menjadi sorotan sejumlah pihak salah satunya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat, Ono Surono.
Ono menyebut, dalam polemik ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar harus segera mengambil langkah tegas agar persoalan tersebut dapat segera diselesaikan.
“Harusnya ini bisa disosialisasikan secara terang-benderang. Dan memang ini harus ada evaluasi, sehingga bisa mengatasi permainan-permainan yang ada di dalam program itu,” ungkapnya saat ditemui di Kantor DPRD Jabar, Jum’at (25/10).
Tak hanya itu, Ono mengaku bahwa DPRD Jabar juga, kini telah menginstruksikan kepada jajaran Komisi 5 untuk segera melakukan rapat kerja bersama pemerintah khusunya organisasi prangkat daerah (OPD) yang menangani progam tersebut.
Selain itu Ia juga menuturkan DPRD Jabar akan terus memantau situasi dan perkembangan di lapangan terkait dengan persoalam ini.
“Ini supaya rakyat juga bisa diberikan penjelasan yang clear terkait dengan masalah ini. Karena memang seyogianya program JFLS ini harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat khususnya mahasiswa,” ungkapnya.
“Jadi kami melalui komisi 5 akan memantau dan segera melakukan rapat kerja khusus dengan OPD yang menangani (program tersebut),” imbuhnya.
Sebelumnya, program Jabar Future Leader Scholarship 2024 atau JFLS, telah mendapat evaluasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.
Program bantuan atau beasiswa biaya pendidikan tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang di gagas oleh Gubernur terdahulu Ridwan Kamil ini, Bey menilai bahwa telah terjadi ketidaktransparanan dalam proses penyalurannya.
“Kemarin kami evaluasi, kami melihat dalam prosesnya ada ketidaktransparanan. Jadi memang harus lebih transparan lagi,” ucapnya saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Selasa (22/10) kemarin.
Tak hanya mengevaluasi, Bey juga mengaku telah memerintahkan Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mendalami soal ketidaktransparanan dalam progam yang kini telah berjalan selama tiga tahun lebih tersebut.
“Karena bukan apa-apa, ini untuk perbaikan ke depannya supaya yang mendapatkan itu (Program JFLS) betul-betul yang berprestasi atau membutuhkan. Jadi kami sudah minta ke Inspektorat dan Satpol PP melalui PPNS untuk mendalami lebih jauh, dan jangan sampai pembagian beasiswa itu tidak ada dasarnya,” tuturnya.
