JABAR EKSPRES – Polemik program Jabar Future Leader Scholarship 2024 (JFSL) menjadi mendapat sorotan dari Guru Besar sekaligus Pengamat Pendidikan UPI Cecep Darmawan.
Cecep menilai, kisruh yang saat ini terjadi di dalam program penyaluran beasiswa pendidikan tinggi bagi masyarakat ini, harus dilakukan secara akuntabel dan transparan dalam penyalurannya.
“Karena data menunjukkan orang Jawa Barat itu yang kuliah lulusan daei SMA baru 30 persen. Jadi memang ini harus transparan dan akuntabel mulai dari proses rekruitment sampai nanti pengumuman,” ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (24/10).
Tak hanya hal tersebut, Cecep menilai langkah gubernur saat ini terhadap program teresebut juga dinilai sangat bagus.
BACA JUGA: Siapa Suneo dan Sadako yang Dimaksud Dokter Detektif? Ini Penjelasannya!
Pasalnya kata dia, hal ini bisa menjadi teguran keras bagi pelaksana program khsusnya dalam penyaluran beasiswa tersebut.
“Saya kira peringatan (evaluasi) gubernur itu bagus ya, karena ini (berasal dari) uang rakyat, APBD. Jadi jangan sampai mereka yang berhak malah tidak dapat, mereka yang tidak terlalu membutuhkan malah dapat,” ucapanya.
Maka dari itu untuk kedepannya, Cecep meminta agar program ini bisa dilakukan lebih transparansi khusunya dalam pemberian atau penyaluran beasiswa.
“Ini harus jadi warning (peringatan), dan kalau ada yang tidal beres harus segera dikenakan sanksi dan di bina agar kedepannya bisa lebih baik lagi,” pungkasnya.
BACA JUGA: Pernah Ramaikan Roskilde Festival Denmark, Juarta Putra Siap Bawa Lagi Kesenian Sunda ke Benua Eropa
Sebelumnnya, Program Jabar Future Leader Scholarship 2024 atau JFLS, telah mendapat evaluasi dari Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Triadi Machmudin.
Program bantuan atau beasiswa biaya pendidikan tinggi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang di gagas oleh Gubernur terdahulu Ridwan Kamil ini, Bey menilai bahwa telah terjadi ketidaktransparanan dalam proses penyalurannya.
“Kemarin kami evaluasi, kami melihat dalam prosesnya ada ketidaktransparanan. Jadi memang harus lebih transparan lagi,” ucapnya saat ditemui di Gedung Sate Bandung, Selasa (22/10) kemarin.
Tak hanya mengevaluasi, Bey juga mengaku telah memerintahkan Inspektorat dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk mendalami soal ketidaktransparanan dalam progam yang kini telah berjalan selama tiga tahun lebih tersebut.
