“Kami juga meminta tindakan nyata dan tegas dari Bawaslu apabila ada pelanggaran yang ditemukan di lapangan. Terkait maraknya pemberitaan-pemberitaan ini kita meminta Bawaslu jangan menunggu laporan tapi harus datang ke lapangan tentang beredarnya isu-isu tersebut,” tegasnya.
“Sampai saat kami merasa belum ada tindakan nyata dari Bawaslu. Kita lihat nih Bawaslu berani nggak membuat poster atau spanduk soal ajakan masyrakat agar segera melapor jika menemukan sebuah pelanggaran Pilkada,” tandasnya.
Sementara itu Ketua Bawaslu KBB Riza Nasrul Falah Sopandi menegaskan pihaknya menerima aspirasi dari para pekerja di Bandung Barat. Ia memastikan pihaknya akan melindungi hak pilih pekerja di Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat.
“Betul hari ini ada kegiatan unjuk rasa dari para serikat pekerja. Kami memandang bahwa serikat ini adalah warga Bandung Barat yang perlu kawal aspirasinya. Ini merepresentasikan bagaimana Bawaslu bisa mengawal hak pilih masyarakat Bandung Barat yang bekerja sebagai buruh,” kata Riza saat ditemui wartawan.
Ihwal permintaan buruh agar segera membuat surat edaran terhadap perusahaan, dikatakan Riza, Bawaslu akan segera berkoordinasi dengan instansi terkait, yakni Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) KBB.
“Ini sebagai pengingat bagi kami bahwa ada hak pilih yang harus dilindungi. Kami juga sudah berkoordinasi dengan beberapa stackholder terkait dengan agregasi berapa jumlah pekerja yang memang asli Bandung Barat, maupun warga Bandung Barat yang bekerja di luar Bandung Barat. Kita harus punya perhitungan itu,” ujarnya.
“Spanduk memang bisa dibuat. Tapi sekarang yang sudah berjalan itu melalui media sosial. Tapi untuk sepanduk akan segera kami buat karena itu bentuk dari pencegahan” pungkasnya. (Wit)
