JABAREKSPRES – Para ulama yang tergabung ke dalam organisasi Aliansi Pergerakan Islam Jawa Barat (API Jabar) menyampaikan nasehat kepada Presiden RI Prabowo Subianto.
Dalam keterangan rilis yang dikutip redaksi Jabar Ekspres, Senin, (21/10/2023).
Ketua API Jabar Ustaz Asep Syaripudin mengatakan, keinginan Prabowo Subianto untuk memperbaiki negeri ini sebetulnya sudah ada.
Menurutnya, dalam pernyataannya Prabowo Subianto memilliki keinginan untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara.
‘’Prabowo selalu mengucapkan keinginannnya itu untuk mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur,’’ ujar Asep.
Untuk itu, berdasarkan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Prabowo Subianto, API sekiranya harus terus dijaga dan mengawal cita-cita mulia itu.
Sebagai Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memiliki hak preogatif dalam memilih jajaran menteri untuk membantu mewujudkan cita-citanya itu.
Untuk itu, API Jabar mengingatkan dalam memilih menteri harus memilih orang-orang yang memilki kapasitas, integritas, rekam jejam baik.
Prabowo subianto jangan memilih menteri yang memiliki rekam jejak bermasalah, apalagi pernah terindikasi melakukan tindakan korupsi apalagi melecehkan agama.
‘’Ini sama saja menyakiti rakyat atau melecehkan secara norma dan etika dan kami meminta jangan dipilih orang seperti itu,” tegas Ustaz Asep.
Para pembantu presiden harus memiliki kepedulian terhadap rakyat Indonesia. Siapapun latar belakang menterinya API tidak mempermasalahkan asalkan tidakmenjunjung tinggi bilai-nilai integritas.
Asep menilai, sejumlah kementeria strategis harus dipimpin oleh orang-orang yang memiliki kapasitas adalah kementerian agama.
Menteri agama haruslah merepresentasikan umat Islam Indonesia dan paham tentang Islam dan bisa mengayomi umat untuk selalu bertoleransi antar umat beragama.
Selain itu, API juga mengeinginkan Kementerian Pendidikan harus dipimpin oleh orang yang memiliki kapasitas yang mampu membuat sistem pendidikan untuk meningkatkan moral para siswa.
Pendidikan harus berkualitas dengan dasar iman takwa serta menghasilkan orang yang berakhlak dan berprestasi.
Menteri selanjutnya adalah hukum dan ham (hak asasi manusia) yang harus dipimpin dengan prinsip keadilan dan kebenaran.
Dalam penegakan hukum harus berlaku untuk seluruh kalangan tanpa memandang bulu. Jangan sampai ada lagi instrumen hukum sebagai alat kekuasaan untuk menekan kelompok kritis.
