JABAR EKSPRES – Pencabutan status tanggap darurat gempa bumi di wilayah Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat tengah menjadi sorotan.
Pasalnya, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jawa Barat, memberikan sejumlah catatan, mengenai pencabutan status tanggap darurat tersebut.
Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin mengatakan, pihaknya menilai koordinasi hingga distribusi logistik bagi korban terdampak bencana gempa bumi, selama masa tanggap daruat itu tak berjalan baik.
“Verifikasi ulang data korban juga harus segera dilakukan. Hal tersebut kami peroleh setelah melakukan observasi langsung di lokasi bencana di masa tanggap darurat,” katanya kepada Jabar Ekspres melalui seluler, Kamis (3/10).
Wahyudin menerangkan, selama masa tanggal darurat berlangsung, pihaknya juga menyalurkan bantuan baik berupa sembako, terpal, tenda dan obat-obatan serta mengirimkan relawan.
BACA JUGA: Tenggak Minuman Beralkohol, Pria di Bandung Tega Tusuk Temannya Sebanyak 7 Kali
“Walhi juga telah mengirimkan relawan yang diharapkan dapat membantu warga korban yang terkena bencana,” terangnya.
Menurutnya, pada pelaksanaan masa tanggap darurat itu, Walhi Jabar mendapatkan sejumlah temuan.
“Pertama, pemerintah melalui BPBD Kabupaten Bandung, dalam menentukan posko utama diduga tidak melalui mekanisme koordinasi yang baik dengan desa-desa yang terkena gempa,” ungkapnya.
Kemudian yang kedua, ujar Wahyudin, posko utama terkesan tidak profesional, dalam menjalankan mekanisme distribusi bantuan atau logistik kepada masing-masing desa, yang harus disalurkan kepada para korban terdampak gempa bumi.
“Lalu ketiga, bantuan logistik yang disalurkan pun terkesan tidak profesional lantaran data di masing-masing desa berbeda,” ujarnya.
BACA JUGA: Barraja Siap Menangkan Rudy-Jaro Ade di Pilbup Bogor, Ini Harapannya!
Wahyudin memberikan contoh kasus, korban terdampak lebih besar atau banyak berada di wilayab Desa Cihawuk, Cibeureum, Tarumajaya dan Cikembang ketimbang desa lain.
“Akan tetapi, bantuan yang disalurkan justru disamaratakan,” bebernya.
Wahyudin menambahkan, temuan keempat, pihaknya menduga ada agenda politik Pilkada dalam penanganan bencana gempa selama masa tanggap darurat di Kertasari.
“Namun, situasi tersebut tidak dapat dimitigasi baik oleh BPBD sebagai leading sector,” imbuhnya.
Wahyudin memaparkan temuan kelima, BPBD disebut tidak memiliki data spesifik terkait sejumlah hal, seperti jumlah korban lansia, anak-anak hingga disabilitas.
