JABAR EKSPRES – Menjelang masa kampanye Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Bandung yang akan berlangsung dari 25 September hingga 23 November 2024. Kepolisian Resor Kota (Polresta) Bandung menyiapkan 1.500 personel gabungan, yang terdiri dari TNI Polri dan stakeholder terkait untuk mengamankan jalannya tahapan Pilkada.
Kapolresta Bandung, Kombes Pol Kusworo Wibowo, mengatakan bahwa personel yang diterjunkan akan bertugas memantau seluruh rangkaian kegiatan mulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara sementara.
“Kami menurunkan sebanyak 2/3 kekuatan, yaitu sekitar 1.500 pasukan. Mereka akan bertugas mengamankan masa kampanye, masa tenang, hingga pemungutan sementara,” ujarnya saat Apel Gelar Pasukan Tahapan Kampanye Pilkada di Dome Bale Rame, Soreang, pada Selasa (24/9).
BACA JUGA:Jika Menang di Pilkada Cimahi, Paslon Dikdik-Bagja Janji Bakal Lebih Perhatikan Kaum Disabilitas
Kusworo menambahkan bahwa selama proses Pilkada, pihak kepolisian mengedepankan pendekatan cooling system, yaitu menciptakan suasana yang sejuk dan damai selama pemilu.
“Pemilu ini harus kita bawa sejuk dan bahagia. Jangan ada saling menjelekkan, jangan ada hoaks, black campaign, atau negative campaign. Pilihlah pemimpin dengan cerdas berdasarkan visi dan misi yang mereka tawarkan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kusworo mengingatkan agar perbedaan pilihan tidak sampai merusak hubungan sosial, terutama antar tetangga dan keluarga.
Ia berharap, meski berbeda pilihan, silaturahmi tetap terjaga dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kita berharap Pilkada di Kabupaten Bandung dapat berjalan aman, kondusif, dengan suasana sejuk dan penuh kegembiraan,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Bandung Dadang Supriatna yang turut hadir dalam apel tersebut menyampaikan harapannya agar Pilkada berjalan dengan damai dan lancar hingga hari pemungutan suara pada 27 November 2024.
Selain itu, Dadang menekankan pentingnya netralitas TNI, Polri, serta Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga jalannya Pilkada yang bebas dari kepentingan politik praktis.
“TNI dan Polri berperan dalam mengawal pelaksanaan Pilkada serentak ini. Saya sudah beberapa kali menyampaikan bahwa ASN pun harus netral, dan salah satu bukti netralitas ASN adalah dengan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ungkap Dadang.
