“Pemkot bisa mulai memetakan wilayah-wilayah rawan konflik opang dan ojol. Kedepannya konflik-konflik seperti ini bisa dihindari,” ungkap Yoel saat dikonfirmasi Jabar Ekspres, beberapa waktu lalu.
Kala sudah terdata lokasi-lokasi tersebut, kata Yoel, dapat memudahkan pemkot untuk melihat seberapa besar potensi konflik antara ojek online dan ojek pangkalan itu bakal terjadi. Mulai dari langkah pencegahan pun bisa segera dilakukan.
“Kalau bisa diminimalisir. Berarti nanti tinggal ada komunikasi. Entah dari kewilayahan setempat, entah dari dishub entah dari warga sekitar di sana untuk kolaborasi,” imbuhnya.
Dia menegaskan, pemetaan yang dilakukan pemkot dirasa perlu sebab dapat menilai karakteristik tempat atau kondisi antara kedua pihak itu di wilayahnya. Kendati demikian, penduduknya diharapkan masih bisa berhubungan baik dengan moda transportasi ojek.
“Apakah nantinya seperti kemarin, jadi bisa dibebaskan dengan adanya kolaborasi antara ojol dan opang. Nah ini kan di setiap lokasi tidak bisa disamakan,” jelas politikus PSI tersebut.
Sementara anggota dewan lain, Erick Darmadjaya menilai, dampak yang lebih buruk bakal terjadi apabila masalah antara kedua penyedia jasa layanan transportasi itu masih juga berselisih.
Jalan tangah, menurutnya, harus mulai dipikirkan Pemkot Bandung. Ini didorong lantaran khawatir dapat mengakibatkan korban jiwa. “Kalau dibiarkan bisa pertumpahan darah. Pemkot harus mengatur,” tutupnya.
Transportasi Permukiman Tidak Memadai
Transportasi yang tidak memadai sebagai salah satu penyebab perselisihan ojol dan opang di Pasir Impun, beberapa waktu lalu bisa terjadi. Lantaran masyarakat tidak mempunyai moda transportasi alternatif lain.
Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Djoko Setijowarno mengatakan, penyediaan moda transportasi di Kota Bandung yang berdekatan dengan wilayah permukiman masih terbilang sedikit.
Lantas menurutnya, hal itu mesti jadi perhatian Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung. “Idealnya setiap ada perubahan (tata kelola) maka harus ada angkutan umum. Sekarang bangun rumah di permukiman, minim angkutan umum,” ungkap Djoko kepada Jabar Ekspres, belum lama ini.
Terlebih lagi di Kota Bandung. Djoko menilai, alih-alih berbicara perihal angkutan umum yang berada dekat di permukiman, saat ini penyediaan transportasi publik masih belum juga memadai.
