JABAR EKSPRES – Dinas Perhubungan (Dishub) memiliki peran penting sebagai pengungkit dalam mempercepat pencapaian indikator makro pembangunan di Jawa Barat.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Herman Suryatman dalam peringatan Hari Perhubungan Nasional 2024 bertemakan “Transportasi Maju, Nusantara Baru” di Hotel Laska, Kabupaten Subang, Selasa (17/9/2024).
“Saya berharap Dishub bisa menjadi pengungkit untuk akselerasi pencapaian indikator makro pembangunan Jabar, di antaranya dengan menentukan skala prioritas dalam pembangunan perhubungan, bukan hanya teknis perhubungan , tapi juga memperhatikan bidang-bidang yang lain, ekonomi maupun sosial budaya,” ujarnya saat ditemui usai acara.
Herman juga menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh Jawa Barat, meskipun ada banyak capaian positif.
“Jawa Barat memiliki kinerja birokrasi pemerintah terbaik di Indonesia. Namun, masalah seperti pengangguran dan tingginya indeks gini menunjukkan bahwa provinsi ini belum menjadi yang termaju,” ungkapnya.
Dengan visi besar Jabar menjadi provinsi termaju pada tahun 2025 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Herman menyebutkan peran penting Dinas Perhubungan.
“Insan perhubungan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kotaa harus progresif dan berperan aktif dalam memperbaiki indikator kinerja utama,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh instansi untuk membuat shadow target atau target bayangan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja di atas rata-rata.
Lebih lanjut, Herman menjelaskan bahwa Gubernur Jawa Barat telah menetapkan LO (Liaison Officer) atau naradamping yang bertugas mendampingi 27 kabupaten/kota di Jabar.
Menurutnya, kolaborasi antara provinsi dan kabupaten/kota sangat krusial karena capaian provinsi merupakan agregat dari semua kabupaten/kota.
“Dishub harus menjadi pengungkit untuk akselerasi pencapaian indikator makro pembangunan Jabar. Bukan hanya fokus pada teknis perhubungan, tapi juga harus memperhatikan dampaknya pada bidang lain seperti ekonomi, sosial, dan budaya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dari korupsi (WBK) dan meningkatkan tata kelola serta pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor perhubungan.
“Dengan SDM berintegritas, tata kelola yang baik, dan didukung oleh teknologi informasi, sektor perhubungan bisa menjadi tulang punggung pembangunan Jawa Barat,” tambahnya.
